Mendagri Tito Karnavian: Kekompakan Forkopimda Adalah Kunci Stabilitas Pembangunan

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan penekanan khusus terkait pentingnya sinergi di tingkat pimpinan daerah. 

Ia menginstruksikan seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk senantiasa memperkokoh soliditas dan menjalin komunikasi yang harmonis.

Tito menjelaskan bahwa nasib keberhasilan pembangunan di suatu wilayah sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan.

Kondisi ideal tersebut hanya dapat terwujud apabila para pemangku kepentingan di daerah mampu bekerja sama dengan kompak.

Menurutnya, kekompakan para pemangku kepentingan di daerah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan yang menentukan keberhasilan pembangunan.

Pesan tersebut disampaikan Tito dalam rangkaian acara Silaturahmi dan Arahan di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kamis (4/6). 

Forum strategis ini mempertemukan para Kepala Daerah serta jajaran Forkopimda dari seluruh Provinsi Jawa dan Bali.

Selain Mendagri, agenda ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara lainnya, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). 

Kehadiran para menteri ini bertujuan untuk menyinkronkan kebijakan pusat dan daerah guna memastikan stabilitas nasional tetap terjaga.

Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa Jawa dan Bali memiliki posisi yang sangat strategis bagi Indonesia karena menjadi pusat berbagai aktivitas nasional serta dihuni hampir 60 persen penduduk Indonesia.

"Sehingga menjadi sangat penting sekali untuk persatuan kesatuan bangsa dan kedaulatan negara," ujarnya.

Karena itu, Mendagri menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan di setiap daerah.

Menurutnya, pembangunan hanya dapat berjalan apabila kondisi daerah tetap aman dan kondusif. 

Sebaliknya, berbagai peristiwa kerusuhan yang pernah terjadi di sejumlah daerah telah mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Ia juga mengingatkan bahwa konflik atau aksi kekerasan dalam skala kecil sekalipun dapat memengaruhi efektivitas pemerintahan dan pembangunan daerah.

"Kalau pengambilan keputusan oleh pemerintah terganggu, ya semua akan terganggu," ungkapnya.

Untuk itu, Mendagri mengimbau seluruh unsur Forkopimda terus memperkuat komunikasi dan koordinasi, baik secara formal maupun informal. 

Berdasarkan berbagai pengalaman, daerah yang para pimpinannya mampu menjaga kekompakan cenderung lebih cepat mengatasi persoalan dan mencegah konflik berkembang menjadi lebih besar.

Selain itu, Mendagri meminta pemerintah daerah (Pemda) menghidupkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai instrumen penting untuk menjaga kerukunan dan mencegah konflik sosial berlatar belakang keagamaan. 

Ia juga mendorong kepala daerah, terutama yang memiliki ruang fiskal memadai, mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung kegiatan FKUB.

"Mohon juga dihidupkan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Karena biasanya daerah-daerah yang rentan pada isu-isu keagamaan, kalau FKUB-nya jalan itu lebih cepat mereka bisa mencegah potensi konflik karena agama. Tapi sebaliknya kalau FKUB-nya nggak jalan, baru digerakkan ketika ada masalah, ini terlambat," pungkasnya. (dpi)