Kemendagri Perkuat Kapasitas Pranata Humas Hadapi Era AI, Perkuat Strategi Komunikasi Pemerintahan Lawan Disinformasi

Jakarta, tvOnenews.com - Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), media sosial, dan derasnya arus informasi telah mengubah cara masyarakat menerima sekaligus menyebarkan informasi. 

Di balik kemudahan tersebut, tantangan berupa disinformasi dan misinformasi juga semakin kompleks. Kondisi ini menuntut pemerintah menghadirkan komunikasi yang semakin cepat, akurat, adaptif, dan mampu membangun kepercayaan publik.

Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi yang ditujukan bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas di lingkungan kementerian. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada 29 hingga 31 Juli 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat.

Agenda ini merupakan langkah strategis Kemendagri dalam meningkatkan kompetensi aparatur humas agar mampu merumuskan strategi komunikasi yang lebih efektif dan adaptif di tengah pesatnya perkembangan era digital.

Saat membuka kegiatan tersebut, Kamis (30/7), Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri Anwar Harun Damanik menegaskan pentingnya peran Pranata Humas dalam mendukung keberhasilan komunikasi pemerintahan.

"Bimtek yang dilaksanakan ini menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas seluruh Pranata Humas dalam menyusun strategi komunikasi yang tepat, efektif, dan mampu mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi masing-masing," kata Anwar.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan. 

Kemajuan AI dan media sosial memungkinkan informasi menyebar dalam hitungan detik, tetapi pada saat yang sama juga mempercepat penyebaran disinformasi maupun misinformasi. 

Karena itu, aparatur pemerintah, khususnya Pranata Humas, dituntut mampu menghadirkan informasi yang cepat, akurat, transparan, mudah dipahami, dan dapat dipercaya.

Anwar menekankan, komunikasi pemerintah tidak lagi cukup berhenti pada penyampaian informasi. 

Lebih dari itu, komunikasi harus mampu membangun pemahaman publik mengenai tujuan dan manfaat setiap kebijakan sehingga dapat meminimalkan kesalahpahaman maupun perbedaan persepsi di tengah masyarakat.

"Kecepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan, kreativitas tidak boleh mengabaikan kebenaran. Pemanfaatan teknologi harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab," tegasnya.

Ia menjelaskan, tantangan komunikasi pemerintah semakin besar seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital. 

Berdasarkan laporan Digital 2026 yang diterbitkan DataReportal, Indonesia memiliki sekitar 230 juta pengguna internet atau 80,5 persen dari total populasi, serta sekitar 180 juta pengguna media sosial.