Konten Hoaks 'Demo Agustus' Masif di Media Sosial, Direktur IPR : Masyarakat Jangan Terpancing

Oleh karena itu, Iwan menyarankan kepada pemerintah perlu merespons dengan cepat, transparan, dan berbasis data. Setiap informasi yang menyesatkan harus segera diluruskan melalui komunikasi publik yang kredibel. 

"Penegakan hukum terhadap penyebar hoaks, fitnah, atau hasutan yang melanggar hukum juga harus dilakukan secara profesional dan adil sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Sementara itu, Iwan juga mengajak masyarakat untuk  tidak mudah terpancing oleh konten yang sengaja dirancang untuk membangkitkan emosi. Sebab, kita semua memiliki tanggung jawab menjaga ruang publik agar tetap sehat.

"Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital. Sebelum membagikan suatu informasi, penting untuk memeriksa sumber, konteks, dan kebenarannya," pungkasnya.(chm)