AMPB Pati Galang Massa ke Jakarta, 4 Bus Gratis Disiapkan untuk Aksi 27 Agustus

Pati, tvOnenews.com - Menjelang aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta pada 27 Agustus mendatang, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mulai mematangkan persiapan keberangkatan.

Empat bus disiapkan untuk membawa sekitar dua ratus massa dari Pati. Sejumlah properti aksi juga telah disiapkan, termasuk keranda jenazah sebagai simbol ketegasan sikap AMPB dalam menolak praktik korupsi sekaligus menyuarakan tuntutan hukuman berat bagi koruptor.

Suasana persiapan keberangkatan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) terlihat di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Selasa (25/8/2026).

Dua bus dari empat bus yang akan dibawa ke Jakarta, didatangkan di Pati. Dua bus lainnya dijadwalkan menyusul sehingga total armada yang disiapkan mencapai empat unit.

Dua bus yang telah tiba sebelumnya diparkir di depan Kantor Bupati Pati kawasan alun-alun Pati. Namun, armada tersebut kemudian dipindahkan ke halaman dalam Pendopo Kabupaten Pati agar tidak mengganggu arus lalu lintas.

Koordinator AMPB Pati barat, Novi Andriyanta, mengatakan pemindahan dilakukan karena kawasan alun-alun Pati juga tengah dipersiapkan untuk panggung hiburan masyarakat memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-703.

"Yang datang baru dua, nanti kita siapkan empat armada bus. Kapasitas per bus 50 kursi. Peserta tidak dipungut biaya, gratis dan dapat konsumsi," kata Novi.

Dengan kapasitas 50 penumpang per bus, empat armada tersebut dapat mengangkut sekitar 200 peserta. Novi memastikan biaya transportasi dan konsumsi peserta berasal dari donasi masyarakat.

Total dana yang terkumpul untuk mendukung keberangkatan tersebut mencapai sekitar Rp70 juta. Untuk dua bus yang telah tiba, panitia telah melunasi biaya sewa sebesar Rp26 juta atau Rp13 juta untuk setiap unit bus.

Panitia juga memasukkan klausul khusus dalam perjanjian sewa. Jika terjadi pembatalan sepihak, penyedia armada diwajibkan memberikan ganti rugi hingga tiga kali lipat.

“Kemarin itu kan ada informasi bahwa bus yang sudah kita DP itu kan dibatalkan secara sepihak. Maka dari itu hari ini kita pastikan, tadi sudah dihitung bersama kita siapkan kwitansi dengan bahasa bila ada pembatalan sepihak armada bus yang sudah kita bayar lunas, maka pihak manajemen bus atau penanggungjawab harus mengganti 3 kali lipat,” ungkap dia.

Klausul tersebut dibuat setelah sebelumnya ada perusahaan otobus (PO) yang membatalkan keberangkatan secara sepihak meski telah menerima uang muka Rp3 juta. Menurut Novi, pembatalan tersebut terjadi dengan alasan adanya intimidasi dari "pihak berwenang".

Rombongan AMPB dijadwalkan bertolak menuju Jakarta pada Rabu (26/8/2026) siang.

“Besok siang jam 1 kita merapat ke alun-alun berangkat ke jakarta,” ucapnya.

Novi mengimbau peserta aksi dari berbagai wilayah di Pati dan sekitarnya untuk berkumpul tepat waktu di Alun-Alun Pati. Peserta juga diminta membawa identitas diri resmi.

“Sebelumnya, kawan kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, dari Pati utara dan sekitarnya besok sebelum pukul satu siang diharap bersiap siap di alun-alun Pati,” ujar Novi.

Sementara itu, koordinator AMPB Pati utara, Sutikno alias Paijan Jawi, menegaskan bahwa aksi tersebut membawa dua tuntutan utama.

Pertama, mereka mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Kedua, AMPB menuntut penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

“AMPB membawa tuntutan dari masyarakat indonesia dua tuntutan. Yaitu rampas aset koruptor dan hukum mati koruptor segera disahkan bulan ini,” tegasnya.

Berbagai atribut aksi juga telah disiapkan. Di antaranya spanduk penolakan terhadap korupsi yang dipasang di badan bus serta replika keranda jenazah.

Keranda tersebut bertuliskan "Rampas Aset Koruptor" dan "Hukum Mati Koruptor".

Sutikno menyebut keranda itu menjadi simbol ketegasan sikap AMPB dalam menolak praktik korupsi sekaligus menyuarakan tuntutan hukuman berat bagi koruptor.

Ia menegaskan keberangkatan massa dari Pati ke Jakarta merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat daerah kepada para pembuat kebijakan di Senayan.

“Kita dari desa datang memberikan dukungan untuk bu Puan (Maharani). Katanya kemarin bu Puan ingin masukan dari masyarakat. Kita dari desa memberi masukan ke gedung DPR RI,” ujar dia.

AMPB berharap tuntutan tersebut mendapat perhatian serius dan regulasi terkait pemberantasan korupsi segera disahkan.

“Pada tanggal 27, tolong segera disahkan (RUU perampasan aset koruptor). Ini permintaan masyarakat Indonesia semua,” pungkasnya.(arm/buz)