Ajukan Praperadilan untuk Ketiga Kali, Kejagung Ingatkan Batasan Baru untuk Lodewyk Pusung

Dengan putusan tersebut, hakim tidak memberikan penilaian terhadap sah atau tidaknya sejumlah tindakan hukum yang dilakukan terhadap Lodewyk.

Tindakan tersebut mencakup penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, hingga penahanan.

Karena permohonan di PN Jakarta Pusat tidak dapat diterima, Lodewyk kembali mengajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan.

Sebelum mengajukan permohonan ke PN Jakarta Pusat, Lodewyk juga telah mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Permohonan tersebut turut tidak diterima dengan alasan yang sama.

Kejagung Tetap Hormati Hak Praperadilan

Terhadap pokok perkara, Kejaksaan Agung menyatakan tetap meyakini seluruh tindakan penyidikan dan upaya paksa yang dilakukan terhadap Lodewyk telah berdasarkan alat bukti yang cukup dan sesuai dengan ketentuan hukum acara.

Meski demikian, Kejaksaan tetap menghormati pengajuan praperadilan sebagai hak hukum yang dimiliki tersangka dan dijamin dalam KUHAP.

"Karena itu, silakan hak tersebut digunakan sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan nantinya Kejaksaan sebagai Termohon tentu akan menghadapi serta memberikan jawaban di persidangan," tutur Anang.

Dengan demikian, Kejaksaan akan menghadapi permohonan praperadilan terbaru tersebut melalui mekanisme persidangan sembari menguji substansi permohonan berdasarkan ketentuan KUHAP yang berlaku.

Lodewyk Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG

Lodewyk merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG pada BGN tahun 2025-2026.

Dalam perkara tersebut, Lodewyk bersama tersangka lainnya diduga melakukan penambahan atau mark up harga dalam pengadaan sejumlah barang pada BGN.

Salah satu pengadaan yang disebut dalam perkara tersebut adalah sepeda motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan mencapai Rp1,035 triliun.

Uang pengadaan tersebut telah dibayarkan kepada PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT). Namun, perusahaan tersebut disebut tidak memenuhi syarat sebagai vendor karena tidak memiliki diler atau bengkel aktif.

Selain persoalan persyaratan vendor, penyidik juga menemukan dugaan mark up harga. Penggelembungan harga tersebut disebut menyebabkan pemborosan dan kerugian terhadap keuangan negara.

Atas perkara tersebut, Lodewyk disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.