Polri Dinilai Mampu Baca Situasi Saat Aksi Unjuk Rasa RUU Perampasan Aset

Jakarta, tvOnenews.com - Polri dinilai mampu mengawal jalannya aksi unjuk rasa menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset yang berlangsung di Gedung DPR RI pada Kamis (27/8/2026) kemarin.

Hal tersebut terungkap disampaikan oleh sejumlah narasumber dalam diskusi bertajuk 'Polri Ujung Tombak Demokrasi: Aksi 27 Agustus Jalan Aman dan Damai' di Jakarta Selatan, Rabu (2/9/2026) yang diinisiasi oleh Koalisi Masyarakat Sipil.

Peneliti Senior BRIN, Syaufuan Rozi mengatakan aparat keamanan telah menunjukkan kemampuan dalam membaca karakter dan dinamika massa yang hadir dalam aksi tersebut.

"Dalam aksi kemarin, massa terbagi dalam tiga sesi, yakni pagi, siang menjelang sore, dan sesi malam. Sesi malam inilah yang diisi oleh kelompok-kelompok Anarko," kata Rozi, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Rozi menyebut dalam mengawal aksi unjuk rasa itu Polri dinilai telah mempelajari pola dan memiliki pendekatan berbeda terhadap berbagai kelompok yang terlibat dalam aksi demonstrasi. 

Menurutnya menjadi modal penting dalam menjaga agar penyampaian aspirasi masyarakat tetap berjalan dalam koridor demokrasi.

“Artinya Polri telah paham betul mana aspirasi resmi yang dibawa oleh masyarakat dan mana kelompok yang ingin memanfaatkan aspirasi tersebut. Inilah poin dari Polri sebagai ujung tombak dalam menjaga demokrasi," ungkapnya.

Di sisi lain, Rozi memaparkan pandangan terkait langkah mitigasi terhadap kelompok anarko yang kerap dituding menjadi pemicu terjadinya kericuhan dalam sejumlah aksi massa. 

Menurutnya pendekatan konflik tidak selalu harus dilakukan dengan menghadapkan massa dengan kekuatan aparat secara langsung.

“Polri tentu sudah mendeteksi kelompok-kelompok tersebut. Kalau saran saya, ketika ada kelompok Anarko, aparat bisa melakukan mitigasi konflik dengan tidak memberikan ruang terjadinya konfrontasi. Salah satu alternatifnya adalah menarik pasukan agar mereka kehilangan lawan. Itu bisa menjadi bagian dari strategi mitigasi konflik,” tandasnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Faisal Lohy turut memberikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan penting terhadap kinerja Polri dalam pengamanan aksi 27 Agustus 2026.

Faisal secara objektif menilai Polri memiliki peran besar dalam menjaga jalannya demokrasi melalui pengamanan penyampaian aspirasi masyarakat.

“Saya secara fair mengatakan bahwa dalam aksi 27 Agustus kemarin, Polri berperan penuh dan menjadi ujung tombak dalam menjaga demokrasi. Aksi yang berjalan aman dan damai merupakan salah satu bentuk keberhasilan Polri," tutur Faisal Lohy

“Catatan penting yang harus dilihat adalah akhir dari setiap penyampaian aspirasi publik sering kali terjadi kericuhan dan rusuh. Artinya, pendeteksian dini Polri terhadap kelompok perusuh masih perlu di evaluasi. Hal inilah yang harus terus didorong dalam evaluasi kinerja aparat keamanan,” sambungnya.

Faisal juga menyoroti derasnya arus informasi di media sosial yang dinilai dapat meningkatkan eskalasi massa dalam sebuah aksi demonstrasi.

Menurutnya informasi yang tersebar secara liar dan masif di media sosial dapat memengaruhi situasi di lapangan sehingga membutuhkan langkah preventif dan preemtif yang lebih kuat dari aparat keamanan.

“Langkah preventif dan preemtif Polri memang bekerja di tengah informasi yang begitu masif di media sosial. Namun demikian, kemampuan pendeteksian dini tetap harus menjadi bagian penting yang terus dievaluasi," ungkapnya.

Di sisi lain, pegiat demokrasi sekaligus moderator diskusi, Fauzan Ohorella menilai penanganan aksi pada 27 Agustus 2026 merupakan bentuk komitmen aparat keamanan dalam mengawal ruang demokrasi dan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat. 

Menurutnya pendekatan keamanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya menunjukkan adanya pergeseran pola pengamanan terhadap massa demonstrasi.

Ia menilai pendekatan persuasif yang dikedepankan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga situasi tetap kondusif.

“Penanganan aksi pada 27 Agustus kemarin adalah bentuk komitmen aparat dalam mengawal agenda demokrasi masyarakat. Kita juga perlu memberikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya,” ujar Fauzan Ohorella

“Pendekatan persuasif dalam pengamanan demonstrasi 27 Agustus kemarin merupakan langkah baik yang patut kita apresiasi. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa keamanan dan demokrasi dapat berjalan secara beriringan,” pungkasnya.(raa)