13.123 Warga Perbatasan Lolos Verifikasi Program Bedah Rumah 2026, BNPP Kebut Pemenuhan Target RTLH

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kembali membahas Program Peningkatan Kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) usulan kementerian/lembaga tahun 2026, Jumat (18/9/2026). Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman menyebut dari target 15.000 unit RTLH yang diusulkan, sebanyak 13.123 unit atau 87,49 persen kini telah terakomodasi setelah melalui proses verifikasi. Capaian ini menempatkan BNPP RI sebagai kementerian/lembaga dengan jumlah usulan yang lolos verifikasi terbanyak. “Dari 15.000 unit yang kita usulkan, sebanyak 13.123 unit atau 87,49 persen sudah terakomodasi. Kita masih memiliki waktu untuk mengoptimalkan pemenuhan kuota sampai dengan 25 September 2026,” ujar Makhruzi dalam keterangannya. Menurut Sekretaris BNPP, pemenuhan sisa kuota perlu dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Jika masih terdapat kekurangan data atau usulan, pemerintah daerah dapat melengkapi usulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga target 15.000 unit RTLH dapat dipenuhi. Ia menambahkan, koordinasi antara BNPP RI, Kementerian PKP, serta pemerintah daerah terkait perlu diperkuat, terutama dalam mengatasi kendala komunikasi dan meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme serta alokasi Program BSPS di daerah. “Koordinasi perlu terus diperkuat agar pemerintah daerah memahami mekanisme dan alokasi BSPS secara utuh. Dengan koordinasi yang baik, proses pemenuhan kuota dan pelaksanaan program di daerah dapat berjalan lebih terarah,” kata Makhruzi. Dalam pembahasan tersebut, BNPP RI juga menekankan pentingnya penyempurnaan basis data RTLH sebagai dasar perencanaan program. Penyempurnaan mencakup pembaruan informasi pada aplikasi Go PKP serta kelengkapan dokumen pendukung, antara lain foto kondisi rumah, KTP, Kartu Keluarga (KK), dan bukti kepemilikan tanah. Kelengkapan dan akurasi data tersebut diperlukan tidak hanya untuk pelaksanaan program tahun 2026, tetapi juga sebagai bahan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan RTLH pada tahun 2027. Selain itu, BNPP RI mengusulkan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) bersama antara Kementerian PKP dan kementerian/lembaga pengusul. SOP tersebut diarahkan untuk memperjelas peran dalam pemantauan pelaksanaan BSPS, termasuk mekanisme monitoring dan evaluasi, penyampaian data penerima bantuan, serta perkembangan penyaluran bantuan. Melalui penguatan koordinasi dan penyempurnaan data, BNPP RI terus mengawal pelaksanaan program peningkatan kualitas RTLH di kawasan perbatasan agar bantuan perumahan dapat diarahkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dan membutuhkan.

13.123 Warga Perbatasan Lolos Verifikasi Program Bedah Rumah 2026, BNPP Kebut Pemenuhan Target RTLH

Berita Terkait

Tito Karnavian Evaluasi Kinerja 16 Tahun BNPP, Koordinasi Pembangunan Perbatasan Diperkuat

Tito Tegaskan Peran BNPP RI di Hadapan Negara Tetangga, Bukan Sekadar Menjaga Wilayah Perbatasan!

Ajak 10 Negara Berdialog, Kepala BNPP RI: Kami Ingin Menciptakan Perbatasan sebagai Halaman Depan

Tito Karnavian Dorong Penyelesaian Persoalan Perbatasan secara Damai, Kepala BNPP: Demi Kepentingan Bersama!

Topik Terkait

Rtlh

Rumah Tidak Layak Huni

Bsps

Bnpp

Saksikan Juga

Minta Maaf, Tampang Pria Tendang Wanita saat Antre Pesan Makanan

Paparan Perdana Realisasi APBN Menkeu Suahasil Nazara

Gerebek Kamar Kos, Polisi Amankan Ribuan Obat Keras

Dituduh Hina Jokowi, Roy Suryo Tolak Damai

Kemarau Panjang, Debit Sungai Cisadane Menyusut hingga Dasar Sungai Terlihat

Polisi Kejar Pelaku Penembakan Sopir Travel Aris Sanda oleh KKB di Jayawijaya

Viral

Kpk

Dpr

Prabowo Subianto

Korupsi

Prabowo