Dorong Konektivitas Perbatasan Kaltara, Mendagri Tito Desak Percepatan Proyek Jalan Malinau-Nunukan
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), menegaskan pentingnya akselerasi penyediaan infrastruktur jalan di garda terdepan Kalimantan Utara, terutama jalur yang menghubungkan Malinau dan Nunukan.
Pengerjaan proyek strategis ini direncanakan bergulir secara bertahap mulai 2027 hingga 2029 dengan pembagian segmen prioritas dan alokasi pembiayaan yang terukur.
Penegasan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Malinau di Kantor Bupati Malinau, Kalimantan Utara, pada Selasa (6/10).
Ia menyoroti minimnya sarana transportasi darat yang selama ini menjadi batu sandungan bagi pergerakan warga serta kelancaran rantai pasok logistik di kawasan terluar tersebut.
“Saya selaku Mendagri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, melihat ada hal yang perlu dikerjakan di perbatasan Kalimantan Utara terutama. Akses jalan di perbatasan ini tidak bagus dan itu berpengaruh kepada sistem logistik masyarakat,” ujar Tito.
Tito mengungkapkan bahwa rencana pembukaan koridor Malinau-Nunukan sebelumnya telah dibicarakan secara intensif bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Berdasarkan kalkulasi awal lintas kementerian tersebut, estimasi dana yang dibutuhkan untuk merampungkan keseluruhan ruas perbatasan ini menembus angka Rp32 triliun.
“Tadi kita diskusikan, sebaiknya di-breakdown. Tahun 2027 mau mengerjakan mana, 2028 mengerjakan mana, dan 2029 mengerjakan mana. Hitung anggaran per tahunnya berapa, itu yang harus disampaikan ke Bapak Presiden,” jelas Tito.
Guna memastikan proyek berjalan efektif, BNPP RI bersiap membawa rancangan peta jalan pembangunan ini ke hadapan Presiden guna menentukan skema eksekusi di lapangan, termasuk wacana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus.
Di samping itu, Tito mengusulkan adanya agenda rapat evaluasi rutin yang digelar setiap tiga atau empat bulan sekali.
Pertemuan berkala tersebut diharapkan mengikutsertakan Kementerian PU, TNI, Kementerian Pertahanan, Kemendagri, kementerian bidang kehutanan dan lingkungan hidup, hingga Pemprov Kalimantan Utara serta pemerintah kabupaten terkait.
Setiap instansi pelaksana pun ditekankan untuk menyusun target capaian bulanan yang jelas dan terukur agar progres fisik maupun kendala di lapangan dapat terus terpantau.
Load more