Indonesia Butuh Pembangunan Jangka Panjang, Bagaimana Menjaganya Tanpa Membatasi Demokrasi?

Elisa Novelia Br. Hasibuan turut menyoroti pentingnya indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan jangka panjang. Menurutnya, “Harus terdapat indikator signifikansi dan juga nantinya dalam segi parameter pencapaian dari pembangunan jangka panjang Indonesia itu sendiri.”

Indikator seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, pemerataan pendidikan, kualitas kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing nasional dapat menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah.

Keberlanjutan pembangunan tidak berarti mempertahankan seluruh program tanpa mempertimbangkan perubahan kebutuhan masyarakat.

“Program yang baik kita lanjutkan. Program yang kurang tepat kita perbaiki, dan program yang tidak lagi relevan kita hentikan,” tegasnya.

Pada akhirnya, wacana PPHN memperlihatkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus mempertahankan prinsip demokrasi. 

Negara membutuhkan arah jangka panjang agar program strategis tidak terputus setiap kali kepemimpinan berganti, tetapi pedoman tersebut juga tidak boleh menghilangkan kewenangan presiden dan kedaulatan rakyat.

Karena itu, inti persoalannya bukan sekadar menghidupkan kembali PPHN atau menambah instrumen perencanaan baru. Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap kebijakan memiliki dasar konstitusional, dapat dievaluasi secara terbuka, dan benar-benar menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat lintas generasi. (udn)