Dubes Malaysia Soroti Penguatan Kesejahteraan di Perbatasan, Tito Dorong Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi Lintas Batas

Jakarta, tvOnenews.com - Duta Besar Malaysia Dato' Muzaffar Shah Mustafa menyoroti upaya penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Indonesia-Malaysia.

Hal itu dibahas saat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menggelar forum Indonesia Border Partnership Coffee Morning di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI Jakarta pada Rabu, 16 September 2026.

Forum bertema “Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Foster Prosperity” ini menjadi ruang dialog untuk membahas pengelolaan perbatasan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek kedaulatan, tetapi juga pengembangan aktivitas ekonomi, perdagangan lintas batas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dubes Dato' Muzaffar Shah Mustafa mengatakan masyarakat di kawasan perbatasan memiliki keterkaitan yang erat, terutama dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Karena itu, pengelolaan perbatasan perlu memperhatikan aktivitas masyarakat yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

“Hal ini sangat penting karena masyarakat di kedua sisi perbatasan memandang perbatasan bukan sekadar garis di peta. Perbatasan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, keluarga, mata pencaharian, kegiatan usaha, serta hubungan sosial dan budaya yang telah terjalin selama bertahun-tahun,” jelasnya, dikutip Minggu (20/9/2026).

Dalam konteks ekonomi, Muzaffar menyoroti mulai berlakunya Border Crossing Agreement (BCA) pada 17 Juli 2026 serta rencana pembukaan kembali perdagangan perbatasan antara Tebedu dan Entikong.

Menurutnya, kerja sama tersebut dapat mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat kegiatan ekonomi lintas batas.

“Hal ini merupakan langkah penting dalam memfasilitasi pergerakan masyarakat secara tertib, mendukung kegiatan ekonomi lintas batas, serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di kedua sisi perbatasan,” kata Muzaffar.

Muzaffar juga menyampaikan perkembangan positif dalam komunikasi kedua negara terkait Pulau Sebatik. Menurutnya, penyelesaian persoalan perbatasan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat yang tinggal dan menjalankan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

“Sebagaimana disampaikan Yang Mulia Menteri sebelumnya mengenai Sebatik, menurut saya telah terdapat perkembangan yang sangat positif. Kedua lembaga yang bertanggung jawab telah melakukan pertemuan dan secara aktif berkomunikasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Dari informasi yang saya terima, kemajuan yang dicapai juga sangat positif,” tutur Muzaffar.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI menyampaikan, kawasan perbatasan perlu dikembangkan sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, pembangunan perbatasan harus mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekaligus memperkuat interaksi dengan negara tetangga.

“Perbatasan bukan lagi sekadar ‘halaman belakang’ Indonesia. Kami ingin menciptakan perbatasan sebagai ‘halaman depan’ negara,” kata Tito.

Tito juga mengatakan pengembangan kawasan perbatasan perlu memperhatikan berbagai aktivitas masyarakat, termasuk hubungan sosial, budaya, dan kegiatan ekonomi yang telah berlangsung lintas batas.

Dalam konteks tersebut, penguatan perdagangan dan konektivitas menjadi bagian penting untuk menciptakan kawasan perbatasan yang lebih produktif.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian dalam hubungan kedua negara adalah Pulau Sebatik. Tito menyampaikan BNPP RI bersama kementerian dan lembaga terkait telah membentuk tim khusus untuk membahas persoalan Sebatik bersama pemerintah Malaysia.

“Pembicaraan yang bersahabat dan diskusi [pihak Malaysia] yang sangat produktif telah dilakukan, dan kami telah menyelesaikan sejumlah area sengketa. Tetapi sekarang kami sejujurnya sedang fokus pada Pulau Sebatik,” tutur Tito.

Melalui forum tersebut, pengelolaan perbatasan diarahkan tidak hanya untuk menjaga wilayah negara, tetapi juga menciptakan kawasan yang mampu mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan perdagangan lintas batas, kemudahan pergerakan masyarakat, serta penyelesaian berbagai persoalan perbatasan menjadi bagian dari upaya membangun kawasan perbatasan yang lebih produktif dan berdaya saing. (rpi)