Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir Minta Evaluasi Intervensi Harga Pangan di Daerah

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap daerah-daerah yang masih mencatatkan kenaikan harga pangan, kendati beragam langkah stabilisasi telah berjalan.

Menurut Tomsi, evaluasi mendalam krusial dilakukan guna memetakan hambatan riil di lapangan, sekaligus menjamin intervensi yang diambil pemerintah berdampak nyata bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar bersamaan dengan Evaluasi Dukungan Pemda pada Program 3 Juta Rumah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (21/9).

Tomsi mengatakan, pengendalian harga pangan perlu dilakukan secara konsisten karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. 

Untuk itu, rapat koordinasi pengendalian inflasi yang telah berlangsung ratusan kali akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah.

“Dalam kesempatan pagi hari ini, hampir 200 kali kita melaksanakan pertemuan setiap minggunya, dan tentunya kita akan terus melaksanakan ini untuk menjaga harga barang-barang, terutama pangan tetap stabil, sehingga kita memberikan sesuatu yang terbaik berkaitan dengan daya beli masyarakat juga dapat terjaga,” ujar Tomsi.

Berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Agustus 2026 secara month-to-month tercatat sebesar 0,21 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,57 persen dengan andil sebesar 0,17 persen. 

Sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi antara lain daging ayam ras, cabai rawit, ikan segar, dan beras.

Kenaikan harga tersebut juga terlihat di sejumlah daerah. Sulawesi Utara dan Gorontalo tercatat sebagai dua provinsi dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) relatif tinggi, masing-masing mencapai 12,45 persen dan 10,25 persen. 

Komoditas yang turut memengaruhi kenaikan harga di daerah tersebut antara lain cabai rawit, cabai merah, daging sapi, dan beras.

Menanggapi kondisi tersebut, Tomsi meminta agar intervensi yang telah dilakukan pemerintah tidak berhenti pada pelaksanaan program, tetapi juga diikuti dengan evaluasi terhadap hasilnya. 

Ia meminta daerah penerima bantuan untuk kembali diundang dalam pertemuan khusus bersama Kementerian Pertanian guna melihat sejauh mana bantuan tersebut telah berdampak terhadap pengendalian harga.