Upaya Penyaluran Bansos Tepat Sasaran, Kemendagri Minta Pemda Percepat Registrasi Perlinsos Digital

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menggenjot registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di tingkat daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat registrasi Perlinsos Digital.

Langkah itu dilakukan dalam upaya keakuratan data bagi para penerima manfaat bantuan sosial (bansos).

Menurutnya, langkah ini sesuai dengan instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto mengenai digitalisasi pemerintahan dan integrasi data untuk menghubungkan berbagai layanan publik dalam satu ekosistem yang lebih efektif.

Tito memaparkan, Ditjen Dukcapil Kemendagri berperan menyediakan basis data identitas penduduk yang terintegrasi dengan data biometrik. 

Kata Tito, NIK menjadi pengenal tunggal untuk memastikan identitas seseorang ketika mengakses layanan pemerintah.

Baca Juga

Bansos BPNT Rp600 Ribu Sudah Cair? Begini Cara Cek Lewat HP

Sementara, verifikasi biometrik membantu memastikan bahwa identitas yang digunakan benar-benar merujuk kepada orang yang bersangkutan.

"Paralel dengan itu, akan dibuatkan sistem yang meng-connect semua layanan publik, baik dari Kementerian Kesehatan, pendidikan, layanan kendaraan bermotor, maupun ATR/BPN. Sehingga cukup dengan satu single sign-on, satu nomor unik yang dipegang oleh masing-masing warga negara," kata Tito kepada awak media, Jakarta, Senin (9/11). 

Tito memaparkan percepatan registrasi membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah mengingat tak semua warga memiliki telepon pintar atau mampu mengoperasikan aplikasi secara mandiri. 

Karena itu, keberadaan agen Perlinsos diperlukan untuk mendampingi masyarakat, termasuk dalam proses registrasi dan verifikasi identitas.

Tito meminta setiap pemerintah daerah membentuk tim atau satuan tugas (satgas) Perlinsos. 

"Digitalisasi Perlinsos itu sangat bermanfaat untuk membantu daerah," kata Tito. 

Selain mendukung ketepatan penyaluran bansos, sistem ini diharapkan membantu pemerintah daerah mengenali kebutuhan warganya secara lebih baik, termasuk dalam merancang program pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting. (raa/dpi)