Kepercayaan Publik Tak Cukup Dibangun Lewat Program, Ini Tantangan Baru Komunikasi Pemerintah di Era Digital

"Kritik dari masyarakat adalah bagian dari pelayanan yang harus kita terima dengan terbuka. Pelayanan komunikasi pemerintah tidak mengenal jam kerja, karena kebutuhan masyarakat akan informasi hadir setiap saat," jelasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kecepatan merespons menjadi salah satu tantangan komunikasi publik. Ketika informasi bergerak tanpa mengenal batas waktu, humas perlu mampu mengidentifikasi persoalan, memberikan penjelasan berdasarkan data, dan mengarahkan pertanyaan kepada instansi yang tepat.

Namun, penyelarasan komunikasi tidak berarti semua daerah harus menggunakan cara penyampaian yang seragam. Pesan mengenai kebijakan nasional tetap perlu disesuaikan dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat setempat agar lebih mudah dipahami.

Data Program Pemerintah Perlu Dijelaskan dengan Bahasa yang Dekat

Hariqo juga menekankan pentingnya menyampaikan program pemerintah melalui contoh konkret yang dekat dengan kehidupan warga. Ia menyebut sejumlah kebijakan di bidang pendidikan, mulai dari peningkatan tunjangan profesi guru non-ASN hingga perbaikan fasilitas sekolah.

"Tunjangan profesi guru non ASN dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Lebih dari 16 ribu sekolah diperbaiki pada 2025 dan lebih dari 71 ribu sekolah dikerjakan pada 2026. Lebih dari 288 ribu papan interaktif digital sudah dikirim ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia," ujarnya.

Data tersebut menggambarkan jenis informasi yang perlu diterjemahkan humas menjadi penjelasan yang mudah dipahami masyarakat. Angka capaian dapat memberikan gambaran mengenai skala program, tetapi publik juga membutuhkan informasi tentang sasaran, pelaksanaan, dan manfaat kebijakan bagi penerima.

Pendekatan berbasis data menjadi semakin relevan ketika masyarakat dapat membandingkan informasi dari berbagai kanal digital. Penjelasan yang jelas dan dapat diperiksa membantu publik memahami konteks kebijakan, sementara keterbukaan terhadap pertanyaan memungkinkan pemerintah mengidentifikasi bagian yang masih membutuhkan penjelasan.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, yang menjadi narasumber dalam panel Sinergi Pusat, Legislatif, dan Humas Daerah, menilai fungsi humas perlu mendapat posisi lebih strategis dalam tata kelola pemerintahan.

"Sebaik apapun program berjalan di lapangan, hasilnya baru dirasakan sebagai keberhasilan apabila tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena itu humas daerah bukan fungsi pelengkap, melainkan bagian yang menentukan keberhasilan pembangunan," tegas Sugiat.