Kepercayaan Publik Tak Cukup Dibangun Lewat Program, Ini Tantangan Baru Komunikasi Pemerintah di Era Digital

Ia juga mendukung koordinasi komunikasi pusat dan daerah agar informasi kebijakan tidak menimbulkan perbedaan pemahaman.

"Pemerintahan adalah satu kesatuan. Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu berbicara dalam satu narasi, meskipun dengan cara penyampaian yang disesuaikan dengan daerah masing-masing," tuturnya.

Penguatan Humas Menghadapi Arus Informasi Digital

Workshop di Medan diikuti unsur humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 33 kabupaten/kota. Sumatera Utara menjadi provinsi pertama dalam program pembinaan komunikasi kehumasan daerah yang direncanakan berlanjut secara bertahap ke sejumlah provinsi lain.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut masukan pemerintah daerah dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah daerah sebelumnya mengharapkan pembinaan dilakukan secara langsung untuk memperkuat koordinasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain diskusi, peserta memperoleh pelatihan juru bicara daerah bersama pembawa acara berita televisi nasional. Kegiatan ditutup dengan simulasi konferensi pers secara berkelompok berdasarkan kasus di Sumatera Utara. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan humas dalam menghadapi media dan menjelaskan kinerja pemerintah, termasuk ketika berhadapan dengan isu yang berkembang cepat di ruang digital.

Pada akhirnya, penguatan komunikasi pemerintah bukan hanya persoalan menyatukan pesan dari pusat hingga daerah. Kepercayaan publik juga bergantung pada kemampuan pemerintah menjelaskan kebijakan secara terbuka, menyediakan informasi yang dapat diperiksa, dan menindaklanjuti kritik masyarakat. 

Narasi yang selaras dapat membantu mengurangi perbedaan informasi, tetapi komunikasi yang benar-benar bermakna harus tetap memberi ruang bagi aspirasi warga. Dengan demikian, humas daerah tidak berhenti sebagai penyampai program, melainkan menjadi penghubung antara kebijakan, kebutuhan masyarakat, dan perbaikan pelayanan publik. (udn)