Lantik 120 Pengurus di Sultra, Ketum Peradi Profesional Tegaskan Advokat Harus Lebih Dekat dengan Masyarakat

“Pelantikan ini hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam menjaga marwah profesi advokat, memberikan pendampingan hukum yang berkualitas, serta memastikan hukum benar-benar hadir sebagai instrumen keadilan dan perlindungan bagi masyarakat,” katanya.

Konsolidasi Organisasi di Sulawesi Tenggara

Pengukuhan pengurus di Kendari, Kolaka, Andoolo, dan Baubau ini menjadi bagian dari konsolidasi terstruktur PERADI Profesional di Sulawesi Tenggara guna memperkokoh fondasi kelembagaan sekaligus meluaskan akses bantuan hukum bagi masyarakat di berbagai pelosok. 

Di sisi lain, organisasi juga menaruh perhatian pada penguatan relasi antara kalangan praktisi hukum dan ranah perguruan tinggi.

Prof. Harris pun mendorong seluruh jajaran DPD untuk menjalin kolaborasi aktif dengan lintas pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Daerah, DPRD, institusi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan), TNI, Kementerian Hukum, kalangan akademisi, hingga sektor swasta dan elemen masyarakat sipil.

Kendati demikian, kerja sama tersebut diingatkan agar tidak sampai mengorbankan integritas organisasi.

“Sinergi tidak berarti kehilangan independensi. PERADI Profesional harus mampu menjadi mitra pemerintah sekaligus tetap independen dalam memberikan pandangan hukum apabila terdapat kebijakan yang berpotensi merugikan hak-hak masyarakat,” ungkapnya.

Di penghujung arahannya, Harris menegaskan bahwa standar keberhasilan kepengurusan tidak dinilai dari kedekatan dengan lingkaran kekuasaan atau kepemilikan banyak jabatan, melainkan dari seberapa konkret manfaat kehadiran organisasi bagi warga luas. 

Ia pun mengajak seluruh pengurus untuk bersama-sama menjaga kehormatan dan muruah profesi advokat dari Bumi Anoa. (dpi)