Indonesia–Australia Perkuat Diplomasi Parlemen, Ekonomi dan Keamanan Jadi Sorotan

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menekankan pentingnya hubungan yang tidak hanya bertumpu pada kedekatan geografis, tetapi juga pada komunikasi dan kepercayaan.

“Institusi kita mungkin memiliki struktur dan mekanisme yang berbeda, tetapi kita memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu mewakili rakyat, memperkuat demokrasi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Lima Prioritas untuk Memperkuat Kemitraan Bilateral

Dalam pertemuan dengan Presiden Senat Australia, terdapat lima bidang yang disoroti sebagai landasan pengembangan kerja sama Indonesia–Australia.

Pertama, pertukaran parlemen dan penguatan demokrasi. Kedua negara didorong meningkatkan kunjungan antarlembaga legislatif, dialog antarkomisi, serta pertukaran pengalaman mengenai tata kelola kelembagaan dan praktik demokrasi. Langkah ini diharapkan memperkuat komunikasi sekaligus membuka peluang kunjungan balasan parlemen Australia ke Indonesia.

Kedua, perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi. Optimalisasi IA-CEPA menjadi salah satu agenda untuk memperluas peluang usaha dan memperkuat hubungan ekonomi. Penyelarasan regulasi yang relevan serta peningkatan akses perdagangan dan investasi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha maupun masyarakat kedua negara.

Ketiga, dialog keamanan bersama. Komunikasi legislatif dapat menjadi ruang untuk membahas kepentingan keamanan Indonesia dan Australia, termasuk perkembangan kerja sama keamanan bersama. Pembahasan tersebut tetap perlu berjalan sesuai kewenangan dan mekanisme resmi masing-masing negara.

Keempat, pendidikan, kebudayaan, dan pengembangan generasi muda. Kerja sama dapat diperluas melalui beasiswa, pertukaran pelajar, jejaring akademik, dan peningkatan keterampilan. Pertukaran budaya juga diharapkan mempererat hubungan masyarakat, sekaligus membuka kesempatan bagi generasi muda untuk membangun jejaring profesional lintas negara.

Kelima, dialog konstitusional dan keterwakilan daerah. Pengalaman Australia dalam sistem parlemen dapat menjadi bahan pertukaran pengetahuan bagi Indonesia. Sebaliknya, sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk peran MPR RI dan DPD RI, dapat memperkaya pembahasan mengenai representasi masyarakat dan penguatan demokrasi.

Lima prioritas tersebut memperlihatkan bahwa kemitraan bilateral tidak hanya diarahkan pada hubungan diplomatik formal, tetapi juga pada pengembangan kapasitas kelembagaan dan perluasan manfaat ekonomi serta sosial.

Diplomasi Parlemen untuk Menjaga Hubungan Jangka Panjang