Pakar Hukum Dorong Pengusutan Tuntas Dugaan Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Dugaan penyadapan terhadap komunikasi Presiden Prabowo Subianto dinilai bukan sekadar pelanggaran privasi, melainkan ancaman serius terhadap kedaulatan dan stabilitas nasional.
Wahyu Sandhya, seorang akademisi dan praktisi hukum, menegaskan bahwa komunikasi Presiden adalah bagian dari sistem strategis negara yang menyangkut kebijakan, pertahanan, dan diplomasi.
Menurut Sandhya, terdapat empat konsekuensi besar jika penyadapan ini terbukti, yakni Kebocoran Informasi Strategis: Arah kebijakan dan pertimbangan penting negara dapat terekspos; Terhambatnya Pemerintahan: Gangguan pada efektivitas koordinasi antarlembaga karena hilangnya rasa aman dalam berkomunikasi.
Selanjutnya, Kerentanan Pertahanan dan Diplomasi: Potensi pelemahan posisi tawar negara di mata internasional; dan Krisis Kepercayaan Publik: Mengancam integritas tata kelola kekuasaan dan stabilitas politik.
Sandhya mendukung penuh langkah Bareskrim Polri dalam mengusut perkara ini.
Namun, ia menekankan agar penyidikan tidak hanya menyasar pelaku teknis, tetapi juga harus menelusuri rantai komando hingga aktor intelektual di baliknya.
"Jangan hanya berhenti pada siapa yang melakukan penyadapan secara teknis. Harus ditelusuri apakah ada pihak yang memberikan perintah, siapa yang mengendalikan, bagaimana informasi diperoleh, apakah ada distribusi hasil penyadapan kepada pihak lain, dan apakah terdapat tujuan tertentu di balik tindakan tersebut," ujar pria yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Jayabaya itu, dikutip Selasa (10/11).
ia mendesak pemerintah untuk menjadikan kasus ini sebagai momentum perbaikan sistem keamanan komunikasi strategis negara.
Sandhya menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu, demi menjaga marwah institusi kepolisian serta memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum dalam menyalahgunakan kewenangan negara. (dpi)
Load more