- Laman Resmi
Indonesia–Australia Perkuat Diplomasi Parlemen, Ekonomi dan Keamanan Jadi Sorotan
tvOnenews.com - Hubungan ekonomi dan keamanan menjadi dua kepentingan strategis yang mendorong Indonesia dan Australia memperkuat komunikasi bilateral.
Di tengah dinamika kawasan yang terus berkembang, kedua negara memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas, memperluas peluang perdagangan dan investasi, serta membangun mekanisme dialog yang mampu menopang hubungan jangka panjang.
Salah satu jalur yang dapat memperkuat upaya tersebut adalah diplomasi parlemen. Melalui komunikasi antarlembaga legislatif, Indonesia dan Australia memiliki ruang untuk memperluas pemahaman mengenai kepentingan bersama, mendorong pelaksanaan kerja sama ekonomi, serta membangun dialog mengenai isu keamanan dengan tetap menghormati kewenangan masing-masing negara.
Agenda penguatan hubungan itu dibahas dalam pertemuan Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono dengan Presiden Senat Australia, Senator Sue Lines, di Parliament House, Canberra, pada 15 Oktober 2026.
Pertemuan tersebut menyoroti lima prioritas kerja sama, mulai dari perdagangan dan investasi hingga keamanan, pendidikan, serta penguatan demokrasi.
Perdagangan dan Keamanan Jadi Agenda Strategis Indonesia–Australia
Pertemuan di Canberra menjadi bagian dari upaya memperkuat kemitraan bilateral melalui dialog antarlembaga perwakilan rakyat.
Delegasi Indonesia turut didampingi anggota MPR/DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Australia Lintang Paramitasari, dan jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia di Australia.
Dalam pembahasannya, penguatan hubungan ekonomi menjadi salah satu perhatian penting. Indonesia dan Australia memiliki kerangka kerja sama perdagangan melalui Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), yang mulai berlaku pada 5 Juli 2020.
Implementasi perjanjian tersebut diharapkan terus membuka peluang perdagangan, investasi, dan aktivitas ekonomi yang lebih luas bagi kedua negara.
Selain ekonomi, dialog keamanan juga menjadi bagian dari agenda yang didorong dalam diplomasi parlemen. Komunikasi antarlembaga legislatif dinilai dapat membantu membangun pemahaman mengenai kepentingan keamanan bersama, termasuk melalui pembahasan Treaty on Common Security dengan tetap mengikuti proses dan mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Dalam konteks tersebut, diplomasi parlemen berperan sebagai pelengkap hubungan antarpemerintah. Forum ini dapat menyediakan ruang dialog berkelanjutan, terutama untuk menjaga komunikasi ketika terjadi perubahan kepemimpinan maupun dinamika politik di kedua negara.
Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menekankan pentingnya hubungan yang tidak hanya bertumpu pada kedekatan geografis, tetapi juga pada komunikasi dan kepercayaan.
“Institusi kita mungkin memiliki struktur dan mekanisme yang berbeda, tetapi kita memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu mewakili rakyat, memperkuat demokrasi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Lima Prioritas untuk Memperkuat Kemitraan Bilateral
Dalam pertemuan dengan Presiden Senat Australia, terdapat lima bidang yang disoroti sebagai landasan pengembangan kerja sama Indonesia–Australia.
Pertama, pertukaran parlemen dan penguatan demokrasi. Kedua negara didorong meningkatkan kunjungan antarlembaga legislatif, dialog antarkomisi, serta pertukaran pengalaman mengenai tata kelola kelembagaan dan praktik demokrasi. Langkah ini diharapkan memperkuat komunikasi sekaligus membuka peluang kunjungan balasan parlemen Australia ke Indonesia.
Kedua, perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi. Optimalisasi IA-CEPA menjadi salah satu agenda untuk memperluas peluang usaha dan memperkuat hubungan ekonomi. Penyelarasan regulasi yang relevan serta peningkatan akses perdagangan dan investasi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha maupun masyarakat kedua negara.
Ketiga, dialog keamanan bersama. Komunikasi legislatif dapat menjadi ruang untuk membahas kepentingan keamanan Indonesia dan Australia, termasuk perkembangan kerja sama keamanan bersama. Pembahasan tersebut tetap perlu berjalan sesuai kewenangan dan mekanisme resmi masing-masing negara.
Keempat, pendidikan, kebudayaan, dan pengembangan generasi muda. Kerja sama dapat diperluas melalui beasiswa, pertukaran pelajar, jejaring akademik, dan peningkatan keterampilan. Pertukaran budaya juga diharapkan mempererat hubungan masyarakat, sekaligus membuka kesempatan bagi generasi muda untuk membangun jejaring profesional lintas negara.
Kelima, dialog konstitusional dan keterwakilan daerah. Pengalaman Australia dalam sistem parlemen dapat menjadi bahan pertukaran pengetahuan bagi Indonesia. Sebaliknya, sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk peran MPR RI dan DPD RI, dapat memperkaya pembahasan mengenai representasi masyarakat dan penguatan demokrasi.
Lima prioritas tersebut memperlihatkan bahwa kemitraan bilateral tidak hanya diarahkan pada hubungan diplomatik formal, tetapi juga pada pengembangan kapasitas kelembagaan dan perluasan manfaat ekonomi serta sosial.
Diplomasi Parlemen untuk Menjaga Hubungan Jangka Panjang
Penguatan hubungan Indonesia–Australia juga didorong melalui tiga jalur komunikasi, yakni antarpemerintah (government-to-government), antarlembaga legislatif (parliament-to-parliament), dan antarmasyarakat (people-to-people).
Ketiga jalur tersebut dapat saling melengkapi dalam menjaga hubungan bilateral. Komunikasi pemerintah berperan dalam pengambilan kebijakan resmi, sementara parlemen dapat memperluas dialog dan pertukaran pandangan. Hubungan antarmasyarakat turut membangun kedekatan melalui pendidikan, kebudayaan, dan interaksi sosial.
Dalam sambutannya, Edhie Baskoro Yudhoyono juga menyoroti hubungan masyarakat kedua negara yang telah berkembang melalui pendidikan, persahabatan, dan berbagai pengalaman bersama.
“Bagi banyak masyarakat Indonesia, Australia bukan sekadar negara tetangga. Australia merupakan bagian dari pengalaman pribadi, pendidikan, persahabatan, dan berbagai pengalaman bersama yang telah mempererat hubungan kedua bangsa,” ujarnya.
Ia turut menyampaikan optimisme terhadap peluang pengembangan kemitraan bilateral melalui dialog yang berkelanjutan.
“Ke depan, terdapat banyak peluang yang dapat kita kembangkan bersama. Melalui diplomasi parlemen yang kuat, kita dapat menerjemahkan prioritas bersama menjadi kerja sama yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi kedua bangsa,” demikian disampaikan dalam sambutannya.
Pertemuan di Canberra tersebut menegaskan pentingnya menjaga komunikasi antarlembaga perwakilan rakyat sebagai bagian dari hubungan Indonesia–Australia.
Tantangan berikutnya adalah menindaklanjuti berbagai prioritas yang dibahas agar peluang kerja sama perdagangan, investasi, dan keamanan dapat berkembang menjadi langkah konkret yang bermanfaat bagi kedua negara. (udn)