Pengamat Kebijakan Publik Ungkap Dampak Positif soal Rangkap Jabatan Bahlil Lahadalia: Arah Kebijakan Energi Selaras

Selain itu ada kesinambungan peran Bahlil, juga dapat menjadi modal dalam menjalankan tugas barunya. Hal ini berpotensi memberikan keuntungan dalam pelaksanaan kebijakan.

“Namun, mandat yang semakin besar harus dibarengi mekanisme koordinasi, pembagian kewenangan, pengawasan, dan ukuran kinerja yang jelas,” jelasnya.

Dia juga menilai capaian lifting minyak serta PNBP Kementerian ESDM 2025 sebesar sekitar Rp138,37 triliun atau 108,56 persen dari target dapat menjadi bagian dari rekam kinerja sektor yang relevan dalam membaca perluasan mandat Bahlil. 

Namun keberhasilan Bahlil perlu dibuktikan melalui hasil yang lebih luas, mulai dari realisasi proyek hilirisasi, peningkatan produksi dan penerimaan negara, pengurangan ketergantungan impor energi, penciptaan lapangan kerja, hingga bertambahnya kapasitas energi terbarukan.

"Ukuran keberhasilannya bukan seberapa besar kewenangan yang dimiliki seorang pejabat, melainkan seberapa baik kewenangan tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah publik," terang Kristian. 

Dengan demikian soal mandat baru Bahlil, ini berpotensi memperkuat koordinasi pemerintah dan diikuti tata kelola yang akuntabel, sert mampu memastikan manfaat hilirisasi serta pengelolaan energi semakin dirasakan masyarakat.(ars/klw)