Menteri Bahlil Lahadalia Geram Dicatut Isu Penyadapan Presiden Prabowo, Ancam Somasi 3x24 Jam Penyebar Fitnah

tvOnenews.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, secara tegas dan terbuka membantah keras segala tuduhan miring yang mengaitkan namanya dengan dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil di Ambon, Maluku, Sabtu (7/11/2026), usai melantik jajaran pengurus sekaligus membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Partai Golkar.

Bahlil merespons maraknya spekulasi liar di media sosial dan grup percakapan WhatsApp yang menggiring opini publik, menyusul narasi pengamat intelijen terkait keberadaan seorang ketua umum partai politik di kawasan Widya Chandra menjelang penangkapan tersangka penyadapan oleh Bareskrim Polri.

"Terkait proses penyadapan ke kepala negara dan beberapa pihak, kami meminta pada kepolisian untuk mengusut tuntas hal tersebut. Berkaitan dengan hal itu, saya juga disadap," tegas Bahlil di Ambon.

Sumber :

• Antara

Merasa namanya dicatut secara sepihak dan tidak berdasar, Bahlil memperingatkan pihak-pihak yang sengaja menyebarkan informasi palsu untuk segera menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi terbuka.

Baca Juga

Buntut Penyadapan Presiden Prabowo, Komisi III DPR Desak Bentuk Pansus Usut Tuntas Pengendali Perangkat LIMS

Ia menetapkan batas waktu tegas berupa somasi 3x24 jam terhitung sejak pernyataannya dirilis, sebelum dirinya resmi membawa masalah pencemaran nama baik ini ke ranah hukum pidana.

"Saya minta kepada pihak yang menggulirkan isu itu, jangan asal bicara dan saya minta polisi usut tuntas. Kepada beberapa orang yang sudah mencatut nama saya, saya akan memberikan somasi 3x24 jam terhitung sejak hari ini. Kalau tidak mengklarifikasinya, saya akan melakukan proses hukum," ancamnya.

Bahlil juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat dan elite politik agar senantiasa menjaga etika berpolitik di ruang publik, serta tidak memperkeruh stabilitas nasional di tengah berbagai tantangan bangsa saat ini dengan narasi fitnah yang menyesatkan.

"Kita ini negara demokrasi, tetapi juga demokrasi yang bermartabat. Jangan semua mengarah kepada fitnah, itu tidak bagus. Jadi polisi akan mengecek," pungkas Bahlil.