117 Pondok Pesantren di Surabaya Ditargetkan Terima BOPDA, DPRD Soroti Payung Hukum

Menurutnya, kepastian skema diperlukan agar penyaluran bantuan memiliki dasar yang jelas, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan keuangan daerah. Ia juga berharap program tersebut dapat membantu meringankan beban keluarga kurang mampu, memperluas akses pendidikan yang setara, serta mengurangi risiko anak putus sekolah.

Di sisi lain, kesiapan administrasi pondok pesantren perlu diperhatikan agar lembaga penerima mampu memenuhi persyaratan dan mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, rencana perluasan BOPDA ke pondok pesantren tidak hanya berkaitan dengan pemerataan akses pendidikan, tetapi juga membutuhkan kepastian regulasi, kesesuaian data penerima, dan mekanisme penyaluran yang akuntabel.(chm)