INDEF Nilai Akuisisi BYAN oleh Haji Isam Tak Terkait Langsung dengan Evaluasi MSCI

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menilai pembelian saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) oleh pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam tidak dapat langsung dikaitkan dengan rencana Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengevaluasi klasifikasi pasar saham Indonesia.

Menurut Tauhid, isu yang menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut lebih berkaitan dengan persoalan struktural pasar modal, mulai dari keterbukaan informasi kepemilikan saham, kualitas saham beredar di publik atau free float, hingga efektivitas pengawasan perdagangan.

Ia menjelaskan, persoalan tata kelola sejumlah emiten telah menjadi perhatian sebelum transaksi saham BYAN oleh Haji Isam ramai diperbincangkan. Karena itu, kedua hal tersebut perlu dilihat sebagai persoalan berbeda sampai terdapat bukti yang menunjukkan keterkaitan langsung.

"Tidak menjadi penyebab satu sama lain. Karena tadi tiga emiten ini kan sudah terjalin dari jauh-jauh hari, perilaku dan sebagainya,” ujar Tauhid, Selasa (20/10/2026).

Tauhid merujuk pada persoalan yang melibatkan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Menurut dia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengidentifikasi sejumlah persoalan terkait ketiga emiten tersebut sejak 2023.

Ia juga mengingatkan bahwa MSCI tidak secara spesifik menyebut perusahaan milik Haji Isam sebagai dasar konsultasi perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia.

"Jadi memang terlalu dini kita mengaitkan itu,” tegasnya.

Kualitas Free Float dan Keterbukaan Kepemilikan

Tauhid menilai salah satu pekerjaan rumah pasar modal Indonesia adalah memastikan data kepemilikan saham mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Persentase saham yang secara administratif tercatat tersedia untuk publik belum tentu seluruhnya benar-benar dapat diperdagangkan secara bebas di pasar.

Situasi tersebut dapat terjadi apabila terdapat hubungan kepemilikan atau keterkaitan tertentu di antara para pemegang saham. Oleh sebab itu, menurut Tauhid, peningkatan persyaratan free float perlu disertai keterbukaan informasi yang memadai agar jumlah saham yang benar-benar beredar dapat diketahui secara lebih akurat.

“Jadi tidak benar-benar free float. Padahal sudah ada perbaikan dari 1 persen ke 3 persen dan sebagainya, ternyata yang benar-benar free float itu kan belum benar-benar free float. Nah, ini yang saya kira memang harus dibuka,” ujarnya.