Skema Prasmanan Program MBG Dinilai Bakal Tekan Sampah dan Dukung Pendidikan Karakter Siswa

Jakarta, tvOnenews.com - Program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) era Presiden RI, Prabowo Subianto dengan skema prasmanan dinilai sebagai langkah strategis dalam membentuk pendidikan karakter dan kepedulian lingkungan sekolah.

Pasalnya, skema tersebut tak hanya ditujukan sebagai pemenuhan gizi semata, melainkan turut ditujukan sebagai investasi sosial yang dapat membangun kebiasaan hidup sehat, kedisiplinan, tanggung jawab sejak dini.

"Program MBG memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar distribusi makanan. Jika dikelola dengan tepat, ruang makan sekolah dapat menjadi tempat anak-anak belajar berbagi, mengantre, menjaga kebersihan, dan menghargai makanan," kata Analis Politik Digdaya Indonesia, Fadhil Abdurrahim, Jakarta, Senin (19/10).

Fadhil menjelaskan sistem prasmanan berpotensi mengurangi sisa makanan yang muncul akibat pembagian porsi seragam, sekaligus menekan penggunaan kemasan sekali pakai mengingat siswa mengambil porsi sesuai kebutuhan.

Fadhil turut menyorot karya pengamat kebijakan publik yakni Rais Kaharuddin dalam karya naskahnya 'MBG Prasmanan: Republik di Balik Piring Seng'.

Dari karya tersebut, dirincikan sisa makanan berkurang dari rata-rata 14,2 persen pada model kotak menjadi 3,7 persen pada model prasmanan. 

“Efisiensi program pemerintah tidak cukup dihitung dari besarnya anggaran yang terserap atau jumlah porsi yang dibagikan. Kita juga perlu mengukur berapa banyak makanan yang benar-benar dikonsumsi, berapa banyak limbah yang dihasilkan, dan seberapa baik kualitas layanan yang diterima siswa,” jelasnya.

Di sisi lain, Fadhil turut mengapresiasi langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono terkait upaya penguatan kualitas program MBG.

Menurutnya penyempurnaan tata kelola MBG saat ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memberi dampak nyata bagi pemenuhan gizi masyarakat.

“Apresiasi perlu diberikan kepada pimpinan BGN yang terus mendorong penyempurnaan pelaksanaan MBG. Tantangannya bukan hanya memastikan makanan sampai kepada penerima manfaat, tetapi juga membangun sistem yang efisien, aman, berkualitas, dan mampu mendukung pendidikan karakter. Dengan evaluasi yang terbuka serta inovasi berbasis data, MBG dapat berkembang menjadi program yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia,” katanya.

Fadhil menjelaskan skema prasmanan program MBG turut membuka peluang untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dengan praktik keseharian di sekolah. 

Namun, ia mengingatkan bahwa manfaat tersebut tidak akan muncul secara otomatis. 

Ia menekankan pemerintah perlu memastikan bahwa metode penyajian yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik.

“Jangan sampai kita hanya mengubah bentuk penyajian makanan, tetapi melupakan tujuan yang lebih besar. MBG harus memberikan manfaat gizi, mendukung proses pendidikan, dan membangun kebiasaan positif bagi anak-anak,” kata Fadhil.

Di sisi lain, Fadhil menegaskan bahwa penerapan skema prasmanan harus disertai kesiapan infrastruktur dan standar operasional yang memadai.

Ketersediaan air bersih, fasilitas pencucian peralatan, kebersihan tempat makan, keamanan pangan, serta pengaturan antrean menjadi faktor penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif.

“Negara harus memastikan bahwa inovasi kebijakan tidak justru menambah beban sekolah. Jika prasmanan ingin diterapkan lebih luas, kesiapan infrastruktur, kebersihan, keamanan pangan, dan tenaga pendukung harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal,” tegasnya.

Fadhil menambahkan, penerapan skema prasmanan juga perlu mempertimbangkan kesenjangan fasilitas antarsekolah, khususnya di daerah yang masih menghadapi keterbatasan air bersih dan sanitasi. 

Evaluasi dan penyesuaian model pelaksanaan diperlukan agar seluruh siswa tetap mendapatkan layanan MBG yang aman dan layak.

Fadhil turut mendorong pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap berbagai indikator pelaksanaan MBG.

Menurutnya, data yang terukur akan membantu pemerintah menentukan model penyajian yang paling sesuai dengan kondisi di lapangan sekaligus memastikan penggunaan anggaran publik memberikan manfaat optimal.

“Program sebesar MBG membutuhkan evaluasi yang transparan dan berbasis bukti. Jika skema prasmanan terbukti lebih efektif di suatu wilayah, pendekatan tersebut dapat dikembangkan dengan tetap memperhatikan kesiapan sekolah dan standar keamanan pangan,” pungkasnya. (raa/dpi)