Data Nasabah Tak Cukup Dilindungi dengan Persetujuan, Ini Tanggung Jawab Baru Bank di Era Digital

Sementara itu, Raditya Kosasih dari APPDI menjelaskan bahwa ROPA dan DPIA harus diperbarui secara berkala. Penilaian risiko melalui DPIA juga perlu berorientasi pada dampak terhadap individu, bukan hanya kemungkinan kerugian yang dialami perusahaan.

Dalam penerapannya, perlindungan data perlu masuk ke berbagai aktivitas perbankan, seperti pembukaan rekening, pemberian kredit, pembayaran, dan penagihan. Bank juga perlu meninjau dasar hukum pemrosesan, memperkuat dokumentasi kepatuhan, menyelaraskan kebijakan internal, serta memperjelas tanggung jawab Data Protection Officer (DPO).

Diskusi Privacy Day 2026 yang dibuka oleh Asa Estheria Vipana, Executive Director PT Bank DBS Indonesia, dan Dr. Eman Achmad dari Eman Achmad & Co Law Firm juga menyoroti kebutuhan penguatan kelembagaan. Dr. Eman Achmad mendorong pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi untuk memperkuat pengawasan dan implementasi aturan di Indonesia.

Tantangan utama perbankan bukan sekadar meminta nasabah menyetujui penggunaan data pribadi. Bank harus mampu menjelaskan alasan pengumpulan informasi, membatasi penggunaannya sesuai tujuan, memastikan keamanan ketika data berpindah ke pihak lain, serta bertanggung jawab atas risiko yang muncul dari pemrosesan, termasuk melalui teknologi AI.

Dengan kata lain, kepercayaan nasabah tidak dibangun dari panjangnya kebijakan privasi atau banyaknya persetujuan digital yang diberikan. 

Kepercayaan tumbuh ketika bank mampu membuktikan bahwa informasi pribadi benar-benar dikelola secara aman, transparan, dan bertanggung jawab sepanjang siklus penggunaannya. (udn)