Kemendagri Siapkan Sistem Peringatan Banjir Terpadu untuk Wilayah Perkotaan

Ketiga aspek tersebut diperlukan agar pemerintah tidak hanya mengetahui lokasi yang berpotensi mengalami banjir, tetapi juga memahami siapa yang membutuhkan perlindungan dan bantuan.

InaRISK dan Integrasi Data Jadi Bagian Penting Peringatan Dini

Untuk mendukung penyebaran informasi risiko bencana, BNPB telah mengembangkan aplikasi InaRISK. Platform ini menyediakan hasil kajian risiko yang dapat diakses masyarakat melalui situs web maupun perangkat berbasis iOS.

Sesa Wiguna menjelaskan bahwa ketika pengguna membuka InaRISK, sistem dapat mengarahkan informasi berdasarkan lokasi pengguna. Setelah memilih informasi bahaya, masyarakat dapat melihat potensi ancaman yang mungkin terjadi di wilayah tersebut.

Aplikasi ini juga menyediakan panduan mengenai tindakan yang perlu dilakukan sebelum bencana, ketika bencana berlangsung, dan setelah kondisi darurat berakhir.

Informasi tertentu ditampilkan melalui infografis, terutama ketika tingkat ancaman berada pada kategori sedang dan tinggi. Dengan begitu, masyarakat memiliki gambaran mengenai risiko di lingkungan tempat tinggalnya sekaligus langkah antisipasi yang dapat dilakukan.

Sesa berharap kegiatan tersebut dapat memperluas pemanfaatan InaRISK, khususnya di Banjarmasin dan wilayah Kalimantan Selatan yang memiliki potensi banjir cukup tinggi.

Selain penguatan aplikasi yang sudah tersedia, Kemendagri juga mengembangkan Knowledge Management Platform (KMP) melalui program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) yang didanai Bank Dunia.

KMP dirancang untuk menghubungkan informasi dari berbagai instansi tanpa harus memindahkan atau menggandakan data yang dikelola masing-masing lembaga. Sistem ini berfungsi menampilkan informasi yang diperlukan melalui koneksi aman sehingga koordinasi dapat berlangsung lebih efektif.

Pengembangan platform tersebut turut melibatkan enam kota sasaran, yaitu Banjarmasin, Bima, Gorontalo, Manado, Medan, dan Semarang. Sepuluh kota lainnya juga mengikuti pembahasan secara daring.

Verifikasi Laporan Satu Jam, Penanganan Banjir Ditargetkan Maksimal 24 Jam

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pengembangan KMP adalah penyusunan standar waktu pelayanan. Pemerintah membahas target verifikasi laporan banjir maksimal satu jam dan penanganan di lapangan paling lama 24 jam.

Target tersebut membutuhkan koordinasi yang jelas antara instansi penerima laporan, pengelola informasi, dan petugas yang bertanggung jawab melakukan penanganan.