Kemendagri Siapkan Sistem Peringatan Banjir Terpadu untuk Wilayah Perkotaan

Dalam rapat di Banjarmasin, pembahasan juga mencakup penyusunan alur kerja penanganan banjir, integrasi sistem informasi antarlembaga, serta pengenalan prototipe awal KMP untuk memperoleh masukan dari calon pengguna.

Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, menyampaikan dukungan pemerintah kota terhadap pengembangan platform tersebut. Kepala Bappeda Kota Bima, Syarif, juga menilai penguatan jaringan informasi dapat mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga dampak banjir dapat diminimalkan.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kominfo Kota Medan, Budi, menyambut baik pengembangan sistem tersebut dan menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan aplikasi Sitangkas yang telah digunakan di daerahnya.

Pertemuan di Banjarmasin merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya di Yogyakarta yang berfokus pada standardisasi data dan tata kelola informasi. Hasil pertemuan terbaru diharapkan menghasilkan rencana aksi bersama, termasuk penunjukan penanggung jawab teknis di setiap instansi dan uji coba konektivitas sistem dalam waktu 30 hari setelah kegiatan.

Pengembangan KMP ditargetkan mendukung sistem penanganan banjir perkotaan yang lebih terintegrasi dan dapat dioperasikan pada kuartal III 2027.

Pada akhirnya, tantangan penanganan banjir bukan hanya terletak pada kemampuan membangun infrastruktur pengendali air, tetapi juga memastikan informasi mengenai ancaman dan kondisi lapangan dapat diterima serta ditindaklanjuti tepat waktu. NUFReP 

Melalui integrasi data, penguatan peringatan dini, dan koordinasi antarlembaga, Kemendagri berupaya membangun pola penanganan banjir yang lebih responsif. Keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kesiapan setiap instansi menjalankan sistem tersebut dan kemampuan informasi sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. (udn)