Antisipasi Banjir Musim Hujan, Menteri PU Instruksikan Normalisasi Sungai Cisadane Dipercepat

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) terus berkomitmen percepatan pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung potensi ekonomi daerah semisal si Provinsi Banten.

Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, dukungan tersebut mencakup fasilitas dan infrastruktur publik hingga pembangunan fasilitas pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.

Dody menjelaskan, wilayah Banten memiliki potensi besar diberbagai sektor mulai dari industri, pertanian, hingga pariwisata yang perlu didukung dengan infrastruktur memadai. 

Sesuai dengan instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto pemerintah pusat berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur dapat menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk optimalisasi program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). 

"Banten punya potensi luar biasa, mulai dari industri, pertanian, hingga pariwisata. Saya ingin Kementerian PU ikut membantu Pak Gubernur mewujudkan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat," kata Dody kepada awak media, Jakarta, Minggu (1/11).

Dody turut menjelaskan Kemen PU bersama Pemprov Banten melakukan kerjasama terkait penanganan jalan.

Selain itu, Kemen PU turut menyorot penyempitan aliran Sungai Cisadane jelang musim penghujan ini.

Dody mengaku telah menginstruksikan jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) khususnya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane agar memasukkan penanganan penyempitan sungai ke dalam rencana pekerjaan, melengkapi program normalisasi yang telah berjalan dan ditargetkan selesai pada Desember 2026.

"Kita petakan titik rawan, kita siapkan penanganan jangka pendek dan permanennya, dan kita dorong percepatannya bersama pemerintah daerah. Saya tidak ingin masyarakat terus menghadapi persoalan yang sama setiap tahun," katanya.

Dody turut menyoroti kondisi Bendung Polor, bangunan peninggalan masa kolonial Belanda yang dahulu berfungsi mengalirkan air irigasi ke area persawahan namun saat ini telah berkembang menjadi kawasan permukiman. 

Dari hasil tinjauan ditemukan indikasi adanya struktur di bawah bangunan jembatan yang berpotensi menghambat aliran air. 

Kementerian PU akan melakukan kajian teknis lebih lanjut untuk memastikan kondisi dan fungsi struktur tersebut sebelum menetapkan langkah penanganan, termasuk kemungkinan pembongkaran. 

"Kita mesti pasang Jembatan Bailey terlebih dahulu. Setelah itu baru jembatan ini bisa dibongkar untuk penanganan struktur di bawahnya. Kita tidak ingin pekerjaan ini justru mengganggu mobilitas masyarakat. Lokasi pemasangan jembatan Bailey perlu dikoordinasikan bersama antara Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Kota Jakarta Barat," kata Dody.