Penyadapan Ilegal Ancam Privasi, Ini Batas Kewenangan Aparat Menurut Hukum Indonesia

Artinya, mengakses komunikasi pribadi tanpa dasar kewenangan bukan sekadar persoalan etika atau pelanggaran privasi, tetapi dapat masuk ke ranah tindak pidana.

Sejauh Mana Aparat Memiliki Kewenangan Melakukan Penyadapan?

Larangan penyadapan bukan berarti aparat tidak boleh menggunakan teknologi tersebut untuk kepentingan hukum. Sejumlah undang-undang memberikan kewenangan khusus kepada institusi tertentu, tetapi dengan persyaratan dan tujuan yang dibatasi.

Dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 40 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun.

Namun, Pasal 42 mengatur mekanisme pemberian informasi untuk kepentingan proses peradilan pidana berdasarkan permintaan tertulis pejabat berwenang atau penyidik sesuai ketentuan hukum.

Sementara itu, kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Pasal 31 memberikan kewenangan kepada BIN untuk melakukan penyadapan terhadap sasaran yang berkaitan dengan kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional, termasuk terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase.

Meski demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Pasal 32 mengatur bahwa penyadapan harus dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, untuk kepentingan fungsi intelijen, dan atas perintah Kepala BIN.

Untuk sasaran yang telah memiliki bukti permulaan yang cukup, penyadapan dilakukan berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.

Dengan demikian, aparat tidak dapat menjadikan alasan keamanan atau penegakan hukum sebagai pembenaran untuk mengakses komunikasi siapa pun tanpa prosedur yang sah.

Dugaan Penyadapan Presiden dan Pentingnya Pengawasan Hukum

Persoalan batas kewenangan tersebut menjadi relevan setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.

Bareskrim menetapkan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Dalam perkembangan berikutnya, Bareskrim menyampaikan bahwa jumlah tersangka bertambah menjadi empat orang. Tiga di antaranya ditahan, sedangkan satu tersangka belum dapat ditahan karena kondisi kesehatan.

Kasus tersebut turut mendapat respons dari berbagai pihak. Ketua Umum Emak Muda (EMUD) Pusat sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya, Oktasari Sabil, mengecam dugaan penyadapan terhadap Presiden.