Akademisi Unhan Minta Publik Beri Prabowo Ruang dan Waktu Jalankan Strategi Pemerintahan

Jakarta, tvOnenews.com - Akademisi menilai Presiden Prabowo Subianto perlu diberi ruang dan waktu untuk menjalankan strategi pemerintahannya, termasuk dalam menata aparat dan menegakkan disiplin negara. 

Masyarakat juga diminta tidak terburu-buru menafsirkan setiap dinamika di pemerintahan sebagai tanda keretakan di lingkaran kekuasaan.

Pandangan tersebut disampaikan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Mahasiswa Fakultas Vokasi Logistik Militer Universitas Pertahanan (Unhan), Marsma TNI Hikmat Zakky Almubaroq, melalui tulisannya berjudul 'Mari Kita Sami’na wa Atha’na: Beri Ruang bagi Strategi Prabowo Bekerja'.

Sumber :

• istimewa

Menurut Zakky, berbagai isu yang berkembang belakangan ini, mulai dari dugaan penyadapan hingga kabar penangkapan sejumlah jenderal yang disebut dekat dengan Presiden, tidak seharusnya langsung dimaknai sebagai bukti kegagalan ataupun perpecahan di lingkungan pemerintahan.

Sebaliknya, ia menilai langkah tersebut bisa menjadi bagian dari strategi Prabowo dalam menata dan membersihkan aparat, sekaligus memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk mereka yang memiliki kedekatan personal dengan Presiden.

Baca Juga

Di Tengah Kasus Penyadapan, Presiden Prabowo Gelar Pertemuan Tertutup dengan 10 Mantan Kapolri di Hambalang

"Jika ada yang menyimpang, ia akan diproses. Jika ada yang bermain, ia akan ditindak. Bahkan jika ia adalah orang yang kemarin makan semeja, berjuang bersama, dan berdarah-darah bersama Presiden," ujar Zakky.

Ia mengatakan, keberanian seorang pemimpin untuk menindak orang-orang terdekatnya merupakan hal penting agar loyalitas tidak berubah menjadi perlindungan terhadap pelanggaran hukum.

Menurut Zakky, Prabowo tampaknya memilih jalan tersebut meskipun berisiko memunculkan berbagai tuduhan dan kecurigaan politik.

Terkait isu penyadapan, Zakky mengingatkan masyarakat agar mampu membedakan antara penyadapan ilegal, kegiatan intelijen yang sah untuk kepentingan penegakan hukum, dan narasi yang sengaja dibangun untuk menciptakan ketakutan serta kecurigaan politik.

Menurut dia, tidak semua informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya. Informasi yang bocor tetapi belum terverifikasi juga berpotensi menjadi bagian dari perang informasi yang dapat memicu ketidakpercayaan di tengah masyarakat maupun kalangan elite politik.

Karena itu, ia mengajak masyarakat memberikan kesempatan kepada Presiden dan aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas masing-masing. 

Sikap tersebut, menurutnya, bukan berarti menutup ruang kritik, melainkan memberikan waktu agar kebijakan dan proses hukum dapat dibuktikan melalui tindakan nyata.