Tak Sudi Dijadikan Kambing Hitam Karhutla, Masyarakat Adat Dayak Gugat Aturan Bakar Lahan ke MK

tvOnenews.com, Jakarta – Ketentuan pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dinilai menciptakan celah hukum yang membahayakan.

Frasa "masyarakat" yang terlalu luas berpotensi dimanipulasi oleh kelompok non-adat untuk membenarkan praktik pembakaran lahan skala usaha atas dalih kearifan lokal.

Menyikapi persoalan tersebut, dua perwakilan masyarakat adat—Putes Lekas (Ketua Dewan AMAN Barito Utara/Dayak Taboyan) dan Era Purnama Dewi (warga Kampar, Riau)—resmi mengajukan permohonan pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Para Pemohon menguji Pasal 22 angka 24 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

Mereka mendesak MK untuk memberikan pemaknaan konstitusional bahwa pengecualian membakar lahan murni hanya berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat yang bertani secara subsisten.

Kuasa hukum pemohon Fahrur Rozi menegaskan ketidakjelasan definisi "masyarakat" membuat peladang tradisional kerap disamakan dengan pembakar liar skala komersial yang memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Kelompok non-masyarakat adat ini tidak memiliki sistem pengetahuan tradisional, tidak membuat sekat bakar, dan tidak tunduk pada kalender adat. Pembakaran liar inilah yang kemudian meluas menjadi bencana karhutla," tegas Fahrur Rozi di Jakarta.

Fahrur menjelaskan, masyarakat Suku Dayak Taboyan di Kalimantan Tengah menjalankan metode tebas-bakar secara gilir balik yang terikat ketat pada aturan adat.

Praktik ini memakai kalender musim, pemberitahuan kolektif, ritual lokal, hingga pembuatan sekat bakar penahan api.

Namun, terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan justru memukul rata pelarangan tersebut.

Akibatnya, peladang adat selalu dijadikan kambing hitam saat karhutla terjadi dan dibayang-bayangi ancaman pidana penjara hingga 10 tahun serta denda miliaran rupiah.

Sementara itu, Pemohon II asal Kampar, Riau, Era Purnama Dewi, turut menjadi korban gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap karhutla sepanjang September hingga Oktober 2026 karena kegagalan negara membedakan pembakaran adat dan pembakaran komersial.

"Melarang penggunaan api dalam perladangan adat bukan sekadar membatasi cara, melainkan membubarkan tatanan hidup bersama, benih lokal, dan pengetahuan tradisional," ulas Rozi.

6 Poin Petitum Konstitusional ke Mahkamah Konstitusi

Dalam petitumnya, Para Pemohon meminta MK menyatakan norma di UU a quo bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional). MK dimohon memaknai bahwa izin pembakaran lahan hanya sah jika memenuhi kriteria:

1. Anggota masyarakat hukum adat yang hidup dan melakukan pembukaan lahan secara turun-temurun;

2. Pembukaan ladang khusus pemenuhan hidup (subsisten);

3. Luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga (KK);

4. Digunakan khusus untuk tanaman varietas lokal;

5. Wajib dikelilingi sekat bakar pengendali api; serta

6. Bukan untuk kepentingan usaha dan bukan oleh/untuk pemegang izin berusaha. (raa/amr)