Pakar Hukum Tata Negara: DPR Cukup Surati MA untuk Pemakzulan Gibran, Lalu Bawa ke Paripurna MPR

tvOnenews.com, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyarankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk memangkas tahapan prosedur politik yang berbelit-belit dan langsung melangkah ke penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait keabsahan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam dialog Kabar Siang tvOne, Selasa (10/11/2026), Margarito menilai pembentukan Panitia Angket oleh DPR hanya akan membuang waktu.

Sebab, esensi utama angket adalah mencari fakta hukum—sementara fakta hukum tersebut saat ini sudah ditemukan dan diputus secara sah oleh Mahkamah Agung (MA) serta Mahkamah Konstitusi (MK).

"Untuk apa lagi angket? Toh Anda kan mau mencari sesuatu. Setelah sesuatu Anda cari dan dapat, Anda mesti bawa lagi ke MK untuk dicek hukumnya. Masalah hukum yang sekarang adalah fakta itu sudah diperoleh dan dibuat bersih sempurna oleh MA. Langsung saja masuk ke Hak Menyatakan Pendapat," tegas Margarito.

Sumber :

• tim tvOnenews.com

Mekanisme Taktis: DPR Cukup Minta Salinan Resmi Putusan MA

Baca Juga

Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Jadi Fokus Pengawasan DPR, Minta Polri Usut Tuntas secara Profesional

Margarito menjelaskan, DPR RI tidak perlu bingung mengenai asal-usul dokumen hukum tersebut.

Kelembagaan DPR cukup melayangkan surat resmi yang ditandatangani oleh Ketua DPR RI Puan Maharani untuk meminta salinan salinan resmi putusan langsung kepada MA atau para pemohon perkara.

Langkah resminya adalah sebagai berikut:

1. Surat Resmi Kelembagaan: DPR secara institusional menyurati Mahkamah Agung atau tim hukum pemohon guna mengamankan bukti valid.

2. Bypass Angket: DPR mengeksekusi langsung Hak Menyatakan Pendapat (HMP) berbasis legal evidence peradilan.

3. Sidang Paripurna MPR: Membawa berkas putusan tersebut ke forum MPR untuk persidangan impeachment secara konstitusional.

Meskipun Gibran Rakabuming Raka nantinya tetap diberikan ruang membela diri dan menyampaikan penjelasannya dalam Sidang Paripurna MPR, Margarito menegaskan bahwa fakta yang didasarkan pada judicial process kredibel hampir mustahil untuk disangkal.

"Gibran akan diberikan kesempatan di Paripurna MPR untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dia jelaskan. Hanya saja, dia mau menjelaskan apapun, kalau MPR tidak lagi menerima argumentasi itu, ya sudah. Saya berpendapat sangat sulit menyangkal fakta yang officially dan legally sudah ditemukan oleh Mahkamah Agung," pungkas Margarito.