Kisah Ali Sadikin, Gubernur Jakarta yang Berani Legalkan Judi demi Pembangunan Ibu Kota

Sekitar dua bulan setelah keputusan tersebut, kasino pertama dibangun di kawasan Petak Sembilan, Jakarta Barat.

Selain kasino, pemerintah daerah juga menyelenggarakan permainan lotto atau hwa-hwe yang diperuntukkan bagi kalangan masyarakat Tionghoa. Pemerintah juga meningkatkan sejumlah jenis pajak lainnya, termasuk pajak kendaraan bermotor, untuk memperbesar pendapatan daerah.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan sekolah agar anak-anak yang sebelumnya tidak mendapatkan akses pendidikan bisa kembali mengenyam bangku sekolah.

Pemasukan dari sektor perjudian juga dimanfaatkan untuk membiayai penghijauan kota dan pembangunan berbagai fasilitas publik. Salah satu proyek kebudayaan yang menerima subsidi dari pendapatan tersebut adalah Taman Ismail Marzuki.

Di sisi lain, Ali Sadikin juga menerapkan sejumlah kebijakan sosial yang menuai perdebatan, termasuk penataan kawasan prostitusi dengan menempatkan para wanita tuna susila (WTS) di kawasan Kramat Tunggak.

Berbagai kebijakan tersebut membuat Ali mendapat julukan 'Gubernur Maksiat'. Bahkan, istrinya sempat dijuluki 'Madame Hwa-Hwe' karena kebijakan perjudian yang diterapkan suaminya.

Pendapatan Jakarta Meningkat, tetapi Menuai Penolakan

Kebijakan legalisasi perjudian memberikan tambahan pemasukan bagi kas daerah Jakarta. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan sekolah, pemeliharaan jalan, penghijauan, serta berbagai fasilitas umum lainnya.

Ali Sadikin pernah mengungkapkan bahwa pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pajak perjudian mencapai tidak kurang dari Rp20 miliar.

Ia juga berpandangan bahwa apabila sumber pendapatan tersebut dihapuskan, Jakarta akan menghadapi kesulitan dalam mencari dana untuk melanjutkan pembangunan.

Hasil kebijakan peningkatan pendapatan daerah itu terlihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Pada akhir masa kepemimpinannya pada 1977, APBD Jakarta tercatat mencapai Rp122 miliar, meningkat jauh dibandingkan anggaran awal yang hanya sekitar Rp266 juta.

Meski memberikan tambahan pemasukan, kebijakan Ali Sadikin tidak lepas dari penolakan berbagai kalangan. Sejumlah kelompok masyarakat, termasuk kelompok anak muda yang menamakan diri 'Generasi Muda', pernah menyampaikan protes terhadap kebijakan tersebut.

Ali bahkan menantang para pengkritiknya untuk tidak hanya menyampaikan keberatan, tetapi juga menawarkan solusi terhadap persoalan ekonomi dan kebutuhan pembangunan Jakarta.