RDP dengan Komisi III, DPR Minta Kapolri Buka Semua Fakta-Fakta Penyadapan Ilegal

Jakarta, tvOnenews.com - Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Komisi III, DPR meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membuka semua fakta-fakta penyadapan ilegal.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Kapolri membuka seluruh rangkaian dugaan tindakan ilegal yang diduga dilakukan tersangka LSP, AS, EH, dan SU.

Bukan cuma soal dugaan penyadapan, menurut Habiburokhman, diduga terdapat perbuatan ilegal lainnya seperti surveilans ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, hingga penggalangan massa aksi.

"Yang intinya bisa membuat Presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya," ujarnya, Kamis (12/11/2026).

Menurut Habiburokhman, informasi tersebut harus didalami secara serius. Apabila nantinya terbukti, menurutnya hal itu disebut bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

LSP, AS, EH, dan SU Jadi Tersangka 

Baca Juga

HUT ke-15 Partai NasDem, Presiden Prabowo: Berpolitik Itu Kehendak Memperbaiki Kehidupan Rakyat

LSP, AS, EH, dan SU ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan illegal tapping, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Para tersangka yang merupakan personel Polri diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh Tanah Air mulai dari Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, tokoh ormas, media, hingga pengusaha dalam kurung waktu 2025-2026. (ant/nsi)