Kementrans Serahkan 2.770 Sertifikat Tanah ke 1.570 Transmigran di 8 Kabupaten

Jakarta, tvOnenews.com — Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyerahkan 2.770 sertifikat tanah kepada 1.570 transmigran yang tersebar di delapan kabupaten wilayah Indonesia, pada Kamis (12/11/2026).

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan sertifikat ini diserahkan kepada transmigran yang tersebar di 8 kabupaten.

Bahkan ada transmigran yang sudah menanti hak tanah tersebut selama belasan hingga puluhan tahun.

Delapan lokasi yang dilakukan penyerahan SHM diantaranya; Kabupaten Lahat, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Malaka, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Rejang Lebong.

“Nah, ini adalah lokasinya tadi. Jadi, tersebar ini di seluruh wilayah Indonesia mulai dari Rejang Lebong, Bengkulu. Itu sudah menanti 13 tahun. Kemudian di Lahat tadi, ada dua lokasi 43 KK sejak 2015. Kemudian Sumba Barat, Sumba Timur. NTT ada dua: di Malaka dan di Nagekeo," ungkap Iftitah, di Kantor Kementrans, Kamis (12/11/2026).

"Kemudian Tolitoli dan Luwu Timur. Tadi bahkan saya catat ada yang sudah 34 tahun kita tempatkan transmigran, kemudian yang bersangkutan belum mendapatkan haknya,” tambahnya.

Lebih lanjut Iftitah menerangkan, penyerahan sertifikat kali ini merupakan bagian dari 16.835 bidang tanah dan 11.268 transmigran yang telah diserahkan selama dua tahun terakhir. 

"Tadi sudah diserahkan sekitar 2.770 bidang tanah kepada 1.570 transmigran, sebagai bagian dari 16.835 bidang dan 11.268 transmigran yang telah diserahkan selama dua tahun terakhir ini," jelas Iftitah.

Sementara itu, Iftitah mengatakan saat ini masih banyak transmigran yang belum memperoleh kepastian hukum atas tanahnya. 

“Kementerian Transmigrasi sejauh ini telah menempatkan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga, dan masih ada lebih dari 100.000 kepala keluarga yang belum mendapatkan sertifikat hak milik yang seharusnya menjadi haknya," terang Iftitah.

Kemudian Iftitah menegaskan bahwa penyerahan sertifikat tersebut menjadi bagian dari agenda revitalisasi transmigrasi. 

"Revitalisasi itu maksudnya kita tidak meninggalkan para patriot yang sudah lebih dulu hadir di kawasan-kawasan transmigrasi. Contoh, hari ini mereka belum memiliki sertifikat. Nah, kita berikan haknya," ucap Iftitah.

Selanjutnya Iftitah juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas dibentuknya kembali Kementerian Transmigrasi, sehingga negara bisa menuntaskan pekerjaan rumahnya. Iftitah juga menegaskan bahwa penuntasan sertifikat tidak dapat dilakukan tanpa dukungan Kementerian ATR/BPN.