Kapolsek Dompu Dipecat Usai Hamili Tahanan Wanita, Dilakukan di Ruang Reskrim

Jakarta, tvOnenews.com - Mantan Kapolsek Dompu Ipda Sarbani dipecat seusai terbukti menyetubuhi tahanan wanita hingga menyebabkan hamil.

Korban berinisial DR seorang tahanan titipan Kejaksaan Negeri Dompu dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi (inex).

Sarbani terbukti berulang kali menyetubuhi DR sekitar Juli-Agustus 2026. Persetubuhan itu dilakukan di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu.

Tak hanya itu, Sarbani juga terungkap berencana menggugurkan kandungan DR demi menutupi perbuatannya.

Polda Nusa Tenggara Barat akhirnya menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan kepada eks Kapolsek Dompu Ipda Sarbani setelah terbukti melanggar kode etik profesi Polri, termasuk berhubungan badan dengan seorang tahanan perempuan.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Mohammad Kholid mengatakan sanksi tersebut merupakan hasil sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) yang digelar di Ruang Sidang Bidang Profesi dan Pengamanan Polda NTB, Senin (9/11/2026).

"Melalui putusan ini, Polda NTB berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme anggota, terutama yang terbukti melakukan pelanggaran berat," katanya pada Selasa (10/11/2026).

Ia menegaskan bahwa majelis KKEP menjatuhkan putusan tersebut dengan mendasar pada prosedur yang transparan, objektif, dan tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri.

Dalam persidangan tersebut, majelis KKEP menghadirkan 10 orang saksi untuk mengungkap rangkaian pelanggaran yang dilakukan Sarbani selama menjabat sebagai Kapolsek Dompu.

Berdasarkan fakta persidangan, pelanggaran yang dilakukan Sarbani, antara lain dugaan persetubuhan pada 28 Juli 2026.

Perbuatan tersebut berlanjut pada Agustus 2026 ketika yang bersangkutan mengonsumsi minuman keras di lingkungan kantor Polsek Kota Dompu dan melakukan hubungan badan di luar nikah.

Majelis juga mengungkap perbuatan Sarbani yang melakukan hubungan badan dengan seorang tahanan perempuan berinisial DR di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu.

Bahkan, dalam persidangan turut terungkap adanya rencana untuk menggugurkan kandungan tahanan perempuan tersebut.

Atas rangkaian perbuatan itu, majelis KKEP menyatakan Sarbani terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan kode etik profesi Polri.

Selain sanksi administratif berupa PTDH, majelis juga menjatuhkan sanksi penempatan khusus (patsus) selama 30 hari kepada mantan perwira pertama Polri tersebut.

Putusan itu mengacu pada sejumlah ketentuan, di antaranya Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah pasal dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Atas putusan tersebut, Kholid menyampaikan bahwa Sarbani mengajukan banding atas putusan majelis KKEP.

Kholid mengatakan Polda NTB akan menindaklanjuti langkah hukum tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (muu)