Respons Kapolri Usai Irjen Ahrie Sonta Disanksi PTDH Dugaan Penyadapan Ilegal

tvOnenews.com, Bandung – Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) secara resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol. Ahrie Sonta alias ASN terkait keterlibatannya dalam skandal dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping).

Menanggapi putusan pemecatan tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengonfirmasi bahwa persidangan kode etik lanjutan bakal digelar lantaran kubu tersangka melayangkan upaya banding atas sanksi PTDH tersebut.

"Kan banding, nanti akan ada proses persidangan selanjutnya," tegas Jenderal Suyudi saat ditemui awak media di Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/11/2026).

Sumber :

• Polri

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, membeberkan fakta persidangan etik yang mengulas secara rinci peran Irjen Ahrie Sonta dalam konstruksi perkara spionase ilegal tersebut.

Ahrie Sonta terbukti menyalahgunakan wewenang dan jabatan saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri untuk menyadap Presiden RI Prabowo Subianto beserta sejumlah tokoh nasional.

Baca Juga

FPPI Dukung Presiden Prabowo, Desak Kasus Penyadapan Ilegal Diusut Tuntas

"Diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur," jelas Irjen Johnny Eddizon Isir di Jakarta.

Akibat tindakan fatal tersebut, Ahrie Sonta dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 PP No. 1 Tahun 2003 juncto Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

"Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel wajib menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum dan SOP," tegas Isir.

Skandal penyadapan ilegal serta penghapusan data elektronik ini menyeret empat jenderal polisi sebagai tersangka utama, yakni inisial LSP, ASN (Ahrie Sonta), EH, dan SU.

Tiga tersangka (LSP, ASN, dan EH) saat ini resmi mendekam di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Mereka dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun.

Sementara itu, tersangka keempat berinisial SU—mantan Kabag Monitoring Bareskrim periode 2010–2019 yang berperan sebagai dewan pembina monitoring center—belum dilakukan penahanan karena alasan kesehatan, namun tetap diproses hukum secara ketat. (raa/amr)