news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Pidato Presiden Prabowo Subianto setelah Wapres Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri, Kamis (12/11/2026)..
Sumber :
  • Tangkapan layar tvOne

Muncul Usulan Tiga Wakil Presiden, Anggota Komisi III DPR: Tidak Sesuai UUD 1945

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdullah menilai usulan agar presiden memiliki tiga wakil presiden (wapres) berdasarkan ..
Minggu, 22 November 2026 - 15:25 WIB
Reporter:
Editor :

Jakarta, tvOnenews.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdullah menilai usulan agar presiden memiliki tiga wakil presiden (wapres) berdasarkan pembagian wilayah geografis, keterwakilan masyarakat, serta alasan efektivitas pemerintahan merupakan gagasan yang tidak relevan dan tidak memiliki urgensi.

“Jangan ngadi-ngadi. Kalau alasannya untuk pemerataan pembangunan dan efektivitas pemerintahan, masih banyak hal yang lebih mendesak untuk dibenahi,” ujar Abduh, sapaan akrab Abdullah, di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Abduh yang juga tercatat sebagai anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menjelaskan bahwa usulan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan konstitusi, khususnya Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Pasal 4 ayat (2) secara tegas menyebutkan bahwa presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Sementara itu, Pasal 6A ayat (1) mengatur bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Jadi, kalau ingin mengubahnya, harus melalui mekanisme perubahan UUD 1945, bukan sekadar kebijakan pemerintah,” jelasnya.

Selain aspek konstitusional, Abduh menilai penambahan jumlah wakil presiden akan membawa konsekuensi besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mulai dari belanja pegawai, fasilitas, staf pendukung, pengamanan, hingga biaya operasional.

Menurutnya, anggaran tersebut akan lebih bermanfaat apabila diarahkan langsung pada kebutuhan dasar masyarakat.

“Daripada anggaran negara digunakan untuk membiayai tiga wakil presiden, lebih baik dialokasikan untuk program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Misalnya, memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan,” tegas Abduh.

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah VI itu juga menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan apabila tiga wakil presiden diberi penugasan berdasarkan pembagian wilayah Barat, Tengah, dan Timur, terutama terkait relasi tugas dengan kepala daerah dan kementerian terkait.

“Kalau ada tiga wakil presiden yang masing-masing bertugas di wilayah Barat, Tengah, dan Timur, bagaimana pembagian kewenangannya dengan kepala daerah? Bagaimana pula hubungan tugas mereka dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan para menteri koordinator? Jangan sampai niatnya mengefektifkan pemerintahan, tetapi justru menambah kerumitan birokrasi,” tanyanya.

Berita Terkait

1
2 Selanjutnya

Topik Terkait

Saksikan Juga

08:07
08:21
14:13
09:50
04:54
08:02

Viral