Cegah Bullying, Dasco Dorong Polri Bentuk Unit Perlindungan Anak hingga Polsek
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mendorong penguatan anggaran bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) guna membentuk unit perlindungan anak hingga tingkat kepolisian sektor (Polsek).
Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah sekaligus mempercepat penanganan perundungan (bullying) di lingkungan sekolah maupun ruang digital.
“Kami akan berjuang memperjuangkan aspirasi ini, bahkan kepada Presiden, untuk tambahan anggaran direktorat perlindungan ini,” kata Dasco seusai menghadiri seminar dalam rangka memperingati Hari Perlindungan Anak Sedunia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Menurut Dasco, kehadiran unit perlindungan anak hingga level Polsek diperlukan agar upaya pencegahan berjalan efektif di sekolah, di luar sekolah, maupun di ruang siber.
Ia menilai kekerasan terhadap anak kini tidak lagi dibatasi ruang kelas, jam pelajaran, atau jarak fisik karena dapat terjadi kapan saja melalui telepon genggam.
Dasco menekankan bahwa unggahan perundungan di ruang digital dapat disaksikan ribuan orang dalam waktu singkat dan meninggalkan trauma mendalam bagi korban.
“Luka psikologis anak berlangsung jauh setelah pelaku berhenti menekan tombol kirim. Kita tidak tahu sampai kapan luka di hati itu akan sembuh,” ujarnya.
Ia menegaskan perundungan tidak boleh lagi dipandang sebagai kenakalan biasa. Dasco pun mengingatkan agar tidak ada pihak yang memaksa korban untuk bungkam demi menjaga nama baik sekolah, keluarga, maupun institusi tertentu.
“Martabat anak lebih utama daripada reputasi siapa pun,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dasco menyebut Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat regulasi yang memadai, antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).
Kendati demikian, pelaksanaan perlindungan anak di lapangan masih menghadapi hambatan, terutama dalam efektivitas penanganan laporan perundungan.
“Kita tidak memulai dari nol, tetapi perlindungan masih tersumbat, perundungan masih tersumbat. Laporan dapat berpindah meja, sementara anak terus menanggung ancaman. Itu yang harus kita perbaiki,” pungkas Dasco.
Load more