Jokowi Angkat Bicara Soal Dinasti Politik: Masyarakat yang Menilai

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara saat ditanya perihal dinasti politik imbas sang anak Gibran Rakabuming Raka didapuk menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto. Terlebih tudingan dinasti politik semakin menguat saat sang adik ipar, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memutuskan diperbolehkan usia capres-cawapres di bawah 40 tahun asalkan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Seperti yang diketahui, Gibran Rakabuming Raka menjabat sebagai Wali Kota Solo pada tahun 2021 silam hingga saat ini. Sehingga kualifikasinya saat ini sesuai dengan syarat capres-cawapres yang sekarang. "Ya, itu kan masyarakat yang menilai. Masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun baik itu Pilkada, di pemilihan Wali Kota, pemilihan Bupati, pemilihan Gubernur, pemilihan Presiden, situ semuanya yang memilih rakyat," kata dia, di Hutan Plataran GBK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2023). Oleh karena itu, Jokowi menyebut tudingan dinasti politik tidak tepat. Karena menurut kader PDIP ini, semua hasil akhir ada di tangan masyarakat yang memilih. "Itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat. Bukan kita, bukan elite, bukan partai, itu lah demokrasi," tandas dia. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengabulkan sebagian permohonan gugatan uji materil Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Gugatan yang dilayangkan oleh Almas Tsaqibbirru Re A teregister dengan nomor 55/PPU-XXI/2023. Gugatan yang dikabulkan sebagian tersebut dalam petitum ingin mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK, Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, (16/10/2023). "Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, ‘berusia paling rendah 40 tahun’ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilihi melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah," sambung dia. Sehingga, Pasal 169 huruf q undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi ‘berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. (agr/ree)

Jokowi Angkat Bicara Soal Dinasti Politik: Masyarakat yang Menilai

Berita Terkait

Respons Menohok Pimpinan KPK Terkait Jokowi Setuju UU KPK Balik ke Versi Lama: Apanya yang Mau Dikembalikan

Pramono Sebut RS Sumber Waras Bakal Jadi RS Internasional untuk Kanker-Jantung

Gibran Tinjau Pembangunan Tol Semarang-Demak yang Juga Berfungsi sebagai Giant Sea Wall

Hashim Ungkap Kemarahan Prabowo Terkait MSCI: Mencoreng Kehormatan Negara

Topik Terkait

Joko Widodo

Jokowi

Dinasti Politik

Gibran

Bacawapres

Prabowo

Mahkamah Konstitusi

Mk

Anwar Usman

Wali Kota Solo

Saksikan Juga

KKB Tembak Truk Tangki Air, Sopir Alami Luka Parah

Truk Terpental ke Sungai 7 Ekor Sapi Mati di TKP

VIRAL! Sopir Taksi Online Marah ke Dua Penumpang Mesum

Kabar Duka Sepak Bola Indonesia, Elly Idris Tutup Usia

Nekat Lempar Bom Molotov saat Gagal Curi Emas Rp1 Miliar, Pelaku Diamankan Warga

Tukang Cukur di Bandung Alami Gagal Ginjal, Terkejut BPJS PBI-nya Dinonaktifkan

Viral

Prabowo Subianto

Banjir

Jakarta

Aceh

Kpk