Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo Dinilai Kokohkan Integritas dan Kedaulatan Bangsa

Jakarta, tvOnenews.com - Perjalanan dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai telah membawa dampak signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berintegritas tinggi, serta bersih dari belenggu korupsi. 

Penilaian tersebut dikemukakan oleh Saiful Chaniago yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Komisaris Utama PT PLN Energi Gas, sekaligus Sekjen DPP APKLI Merah Putih.

Saiful memandang tekad Presiden Prabowo dalam mengikis praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan birokrasi bukan sekadar janji manis di atas kertas. 

Menurutnya, komitmen tersebut tercermin secara nyata melalui berbagai tindakan tegas dan terukur selama kurun waktu dua tahun terakhir.

"Dua tahun Presiden Prabowo memimpin, kita saksikan revolusi integritas. Presiden tidak kompromi terhadap koruptor. Siapapun yang menyalahgunakan wewenang dan anggaran negara, ditindak tanpa pandang bulu. Ini bukti nyata Indonesia sedang bergerak menjadi negara yang lebih berintegritas di bawah komando Presiden Prabowo," tegas Saiful Chaniago di Jakarta, Senin (28/9).

Lebih jauh, ia menguraikan tiga pilar utama integritas yang berhasil dikokohkan sepanjang dua tahun kepemimpinan kepala negara. 

Baca Juga

KPK Temukan Rekening untuk Tampung Setoran di Kanwil BPN Jawa Timur, Usut Aliran Uang yang Dikumpulkan

Pilar pertama bertumpu pada supremasi hukum dan pemberantasan korupsi yang adil. Saiful memberikan apresiasi tinggi kepada kinerja kolaboratif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI yang mendapat dukungan penuh presiden dalam membongkar perkara-perkara kakap, termasuk dugaan penyimpangan dana CSR BI di Komisi XI DPR RI serta penyelewengan di ranah energi dan pangan. 

Langkah ini membuktikan tidak ada pejabat mana pun yang kebal di hadapan hukum.

Pilar kedua mencakup pembenahan tata kelola ekonomi rakyat yang mengedepankan keterbukaan. 

Deretan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menyerap anggaran sebesar Rp 134,2 triliun hingga Agustus 2026, Koperasi Desa Merah Putih, hingga inisiatif Kampung Nelayan Merah Putih dijalankan secara transparan dengan merangkul pelaku UMKM serta pedagang kaki lima. 

Dinamika ekonomi berbasis kerakyatan ini berhasil mempersempit ruang gerak para perantara dan mafia yang selama ini menekan masyarakat bawah.

Sementara itu, pilar ketiga berfokus pada pemantapan nasionalisme serta kemandirian ekonomi nasional.