Ganjar Buka Suara Soal ASN Boyolali yang Diminta Dukung Dirinya hingga Ada Pungli, Begini Katanya

Jakarta, tvOnenews.com - Capres dari PDIP Ganjar Pranowo merespons soal video viral seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Boyolali, Jawa Tengah, mengaku diminta pungutan liar (pungli) dan dipaksa memilih dirinya di Pilpres 2024.

Politikus PDIP itu membantah partainya melakukan pungli terhadap ASN di Boyolali dan memaksa para ASN agar memilihnya sebagai capres 2024.

“Tidak, kok dari partai sih, emangnya ASN partai? Kan bukan, bukan, kita enggak ngarah-ngarahin gitu. Kita mesti mengedukasi agar semuanya proses pemilunya sehat,” tegas Ganjar di Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2023).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu kemudian meminta masyarakat untuk melapor kepada penegak hukum bila menemukan adanya pungli terkait pencapresan dirinya.

Ganjar juga meminta masyarakat melaporkan ke Bawaslu RI jika menemukan tindakan yang dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Laporkan penegak hukum, segera laporkan. Jadi hal/hal negatif seperti itu laporkan. Kalau itu melanggar UU Pemilu, (laporkan) kepada Bawaslu, tapi kalau sudah sampai ke sifatnya pungli ke penegak hukum. Jadi fair semua,” jelas Ganjar.

Sebelumnya, beredar sebuah video di media sosial X terkait pengakuan seorang perempuan yang memakai seragam ASN Boyolali bahwa PDIP melakukan pungli dan memaksa agar ASN tersebut memilih Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. Dia menyebut hal itu sudah menjadi rahasia umum di daerahnya.

“Kalau itu sudah jadi rahasia umum sih, Mas, diarahkan untuk memenangkan PDIP dan memilih Ganjar. Kalau aku dengar dari teman-teman, banyak yang dipungut biaya sumbangan sama menangkan calon PDIP,” kata seorang perempuan itu dikutip Jumat (24/11/2023) dari akun @REPORT_ID.

Dia menyebut instruksi itu disampaikan oleh pimpinan satuan kerja seperti bupati.

“Biasanya sih ASN, PPPK, sama pegawai Pemdes itu dijatah. Mana yang bisa diarahkan, mana yang tidak bisa serius yang pembangkang, Mas,” tuturnya.

Lanjutnya, pihak yang menolak akan dimutasi ke daerah yang jauh dari rumahnya. Namun, ada juga yang dijauhkan oleh lingkungan kerjanya.

“Kalau tidak, kalau nolak juga biasanya dijauhkan dari pergaulan lingkungan kerjanya. Yang bangkang dipindah, dijauhkan dari lingkungan kerjanya dari pimpinannya itu,” jelas dia.

Menurut perempuan itu, tindakan tersebut sudah berjalan lama di Boyolali. Dia menjelaskan pungli itu dianggap sebagai imbalan balas budi ke partai.

“Karena proses awal seleksinya pegawai PPPK itu dari Pemdes, Mas. Biasanya dapat rekomendasi dari orang-orang partai itu, Mas. Bahasanya, ‘kamu kan tak masukan lewat partai, mestinya harus setor ke partai’,” tandasnya. (saa/muu)