Sejumlah Perguruan Tinggi Deklarasi Kemunduran Demokrasi di Era Jokowi, Cak Imin: Ini Lampu Merah

Jakarta, tvOnenews.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sepakat bahwasanya di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) demokrasi Indonesia alami kemunduran.

Hal ini respons Cak Imin terhadap beberapa perguruan tinggi di Indonesia mendeklarasikan hal tersebut.

"Nah, kalau sudah kampus bicara, kalau sudah ilmuwan dan para profesional bicara artinya lampu merah," ujar Cak Imin, saat kampanye di Banten, Jumat (2/2/2024).

Oleh karena itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta pemerintah menganggap ini menjadi hal yang serius.

"Harus menjadi evaluasi bersama, tidak boleh kita gegabah mengabaikan, karena kalau tidak bisa terulang revolusi 98," tandas dia.

Diberitakan sebelumnya, Baru-baru ini Guru Besar Unviersitas Indonesia (Guru Besar UI), Harkristuti Harkrisnowo memberikan pernyataan ihwal polemik demokrasi yang diisukan dirusak. 

Maka dari itu, ia menyebutkan, bahwa sivitas akademika di Indonesia berkomitmen untuk menjamin pemilihan umum (pemilu) 2024 berlangsung demokratis.

Pasalnya, ia menilai, emokrasi sudah lama terpupuk di Indonesia sehingga tetap harus dijaga, terutama dalam kontestasi politik lima tahunan. Oleh karena itu, segala tindakan yang merusak demokrasi harus dilawan.

"Kita juga tidak mau pada 2024 ini, demokrasi kita dirusak oleh perbuatan yang tidak sesuai dengan etika-etika bernegara," pungkas Harkristuti usai deklarasi kebangsaan di Rotunda UI, Kota Depok, Jumat (2/2/2024).

Selain itu, menurutnya saat ini,  anak-anak muda dari milenial hingga generasi Z harus turut serta mengawal demokrasi. 

Apalagi, ia katakan, bagi yang baru pertama kali berpartisipasi dalam pemilu tahun ini.

Di samping itu, Harkristuti juga menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan.

"Mereka semua harus melawan apabila ada upaya untuk mengintimidasi," kata dia.

Harkristuti menegaskan, aksi yang mereka lakukan bukan lah untuk menyerang pejabat atau lembaga tertentu dalam hal politik.

"Kita ini gerakan moral, bukan gerakan politik. Kita berharap para pejabat, yang politisi maupun bukan politisi, mendengar seruan kami," pungkasnya. (agr/aag)