Kritik Akademisi ke Jokowi Makin Masif, Pakar Hukum Sebut Siasat Ganggu Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Jakarta, tvOnenews.com - Sejumlah akademisi makin masif mengkritik Presiden Jokowi yang dianggap tak netral pada Pilpres 2024. Ada siasat yang diduga digulirkan untuk menganggu Paslon 02 Prabowo-Gibran pada kontestasi mendatang. Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan Bogor dan Ketua Forum Pengacara Konstitusi, Prof Andi Asrun mengatakan, kritik kampus terhadap Presiden Jokowi sudah terbantahkan ketika menyatakan tidak ikut kampanye. "Menurut saya ketika Pak Jokowi katakan, 'Saya tidak kampanye,' maka itu selesai tuduhannya memihak. Ketika Pak Jokowi katakan saya hentikan penyaluran bansos, selesai tudingan bahwa Jokowi memihak, pemerintah tidak netral," kata Andi dalam diskusi Persatuan Doktor Hukum Indonesia bertema 'Fenomena Inflistrasi Politisi Partisan Di Kampus' di Jakarta, Jumat (9/2/2024). Andi menjelaskan sikap Jokowi yang tetap netral harusnya sudah menjawab kritikan para sivitas akademika. Dia menilai, kritik yang masih dibunyikan bertujuan menggerus elektoral paslon tertentu yang selama ini diidentikkan didukung Presiden Jokowi. "Kalau masih gerakan berlanjut, dugaan saya bahwa gerakan kritik terhadap pemerintah ini adalah sebuah mobilisasi politik, tujuannya satu kepentingan elektoral. Jadi kalau kita lihat beberapa tokoh di balik ini ya, mereka ini memang tujuan utamanya menghambat keterpilihan dan mendegradasi elektabilitas Prabowo-Gibran," jelasnya. Senada, Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid menuturkan kritikan dari mimbar akademik yang muncul jelang pencoblosan merupakan hal yang bias. Dia mengaku sulit melihat gerakan tersebut berangkat dari suatu kegelisahan berbasis data. Sebab, menurutnya, kritik dari mimbar kampus itu sengaja diciptakan untuk mengganggu salah satu paslon. "Kalau misalkan mendekati masa pencoblosan tapi selalu terjadi gangguan dan kebisingan, ini sangat susah untuk kita membedakan bahwa itu aspirasi yang mutlak untuk kita cermati sebagai sesatu yang objektif atau tidak," ujar Fahri. "Tadi sudah dikonfirmasi, presiden sudah memahami situasi yang terjadi. Berbagai respons yang dilakukan masyarakat kampus, presiden strict mengatakan tidak akan berkampanye, presiden strict mengatakan persoalan bansos akan disalurkan lebih objektif, sebenarnya fakta-fakta itu sudah terbantahkan," tegasnya. Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia, Abdul Chair Ramadhan menilai, petisi kritik dari para sivitas kampus yang ditujukan kepada Presiden Jokowi lebih menyerupai tindakan politisi. "Kalau menyerupai ini tidak murni bersifat akademik, tidak murni otak pikiran hati guru besar, berarti ada yang menciptakan, ini yang dipanggil cipta kondisi dalam rangka menuju momentum," ungkapnya.(lpk)

Kritik Akademisi ke Jokowi Makin Masif, Pakar Hukum Sebut Siasat Ganggu Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Berita Terkait

Survei Adidaya Institute: Mayoritas Publik Percaya Prabowo-Gibran Bersih dari Korupsi

Presiden PKS Tiba-tiba Temui AHY di Markas Demokrat, Bahas Soal Ini

Program Tiga Juta Rumah Dinilai Mampu Dongkrak Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Presiden

200 Juta Anak Diselamatkan Usai Bareskrim Polri Sita 197 Ton Narkoba

Topik Terkait

Presiden Jokowi

Jokowi Kampanye

Prabowo Gibran

Pilpres 2024

Saksikan Juga

Aksi Nekat Pengemudi Ojek Online Gadaikan Barang Pesanan Konsumen

Show Mens Rea Pandji jadi Sorotan, Komika: Banyak yang Belum Menerima Kejujuran

Pembongkaran Puluhan Tiang Monorel di Jalan Rasuna Said Dilakukan Hari Ini

Baleg DPR RI Rapat Panja Penyusunan RUU Tentang Pemerintahan Aceh

Evakuasi 10 Penumpan Kapal Terombang-ambing di Laut

BPBD Bireuen Bantah Menimbun Bantuan untuk Korban Bencana

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Banjir

Aceh

Polda Metro Jaya