news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Ganjar Pranowo.
Sumber :
  • PDIP

Ternyata Ini Penyebab Suara Ganjar-Mahfud Kempes di Kandang Banteng, TPN Beralasan..

Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkap alasan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD kalah di Jawa Tengah (Jateng).
Senin, 11 Maret 2024 - 14:59 WIB
Reporter:
Editor :

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkap alasan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD kalah di Jawa Tengah (Jateng).

Padahal, wilayah tersebut adalah kandang PDIP sebagai partai politik yang mengusung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. Terlebih, Ganjar juga pernah menjabat sebagai Gubernur Jateng selama 10 tahun.

Namun, yang berhasil menguasai ‘kandang banteng’ adalah paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Henry, kekalahan Ganjar-Mahfud itu tidak terlepas dari mobilisasi kekuasaan. Pihaknya akan membuktikan dugaan itu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia menjelaskan mobilisasi kekuasaan itu dilakukan mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres.

“Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain,” ucap Henry dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, dikutip Senin (11/3/2024).

“Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan (sebagai bukti). Kita tahu semua main intimidasi, besok kapolda dipanggil dicopot,” lanjutnya.

Dia mengatakan dugaan mobilisasi massa itu bertujuan agar masyarakat tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen di Jateng, sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30 persen.

Henry menyebut hal ini sudah didesain dan direncanakan oleh penguasa, yang memaksakan agar putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, menjadi Wakil Presiden 2024.

Henry menyebut Jokowi juga ikut cawe-cawe dalam tahapan Pilpres 2024. Yaitu dengan mengubah syarat peserta capres-cawapres melalui MK.

“Di sini terlihat terencana semua, Jokowi melakukan intervensi terhadap hukum dan pelaksana hukum,” tandasnya. (saa/ebs)
 

Berita Terkait

Topik Terkait

Saksikan Juga

05:50
05:20
07:41
02:19
00:36
05:45

Viral