Dewas Bongkar Tabiat Buruk KPK Selama 2 Tahun Terakhir, Ternyata Pimpinan KPK Sering Tutupi Dokumen Penting

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK), Tumpak Hatorangan Panggabean, mengungkapkan tabiat buruk KPK selama dua tahun terakhir. Pernyataan itu disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DP, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024). Dia mengaku kesulitan mendapat data KPK selama dua tahun terakhir. "Dalam dua tahun terakhir ini, akses kami untuk mendapatkan data-data itu juga sudah mulai sulit kami peroleh, karena ada ketentuan di pimpinan KPK," kata Tumpak. Tumpak menyebutkan pihaknya baru bisa mendapatkan data dan dokumen KPK jika sudah mendapat persetujuan dari pimpinan KPK. "Pemberian dokumen atau data tertulis itu harus melalui persetujuan pimpinan KPK," terang dia. Dia membeberkan kondisi ini berbeda dengan kondisi sebelumnya yang bisa bebas mengakses data dan dokumen lembaga antirasuah itu. "Selama ini kami bisa minta saja kepada deputi ‘Tolong kami minta, sekjen tolong kami minta dikasih. Tapi dua tahun terakhir ini itu sudah ditutup, harus melalui pimpinan KPK. Kami merasa itu suatu kendala," jelasnya. Lalu, kendala lain yang disebut Tumpak adalah sikap pimpinan KPK yang disebut terkesan memandang sepele putusan-putusan atau ketetapan yang diketok Dewas. Dalihnya karena ketetapan Dewas tidak tercatat di Kemenkumham sehingga dianggap tidak sah. “Juga pernyataan-pernyataan pimpinan di dalam rapat-rapat tertentu dengan Deputi dengan Direktur yang mengatakan, seolah-olah apa yang telah diputuskan Dewas adalah, ya, tidak sah, sehingga menimbulkan persepsi yang negatif terhadap Dewan Pengawas,” imbuh Tumpak. Dia juga menilai, pimpinan KPK kerap menilai peraturan kode etik dan perilaku yang ditetapkan Dewas sebagai aturan yang tidak sah. “Kenapa? Karena tidak didaftarkan, tidak diundangkan di Menkumham, tidak dimuat dalam berita negara, padahal sebelum kami menetapkan peraturan itu terlebih dahulu kami berkonsultasi kepada Menteri Hukum dan HAM karena ini adalah aturan internal, tidak perlu didaftarkan ke Kemenkumham,” tuturnya. Dia juga menceritakan dirinya beberapa kali mendapatkan ‘cerita belakang’ dari pimpinan KPK. Pimpinan KPK disebut sering melontarkan komentar negatif terhadap dewan pengawas tak pernah disampaikan langsung di hadapan Dewas. “Pandangan-pandangan yang negatif dari pimpinan juga dalam rapat-rapat internal dengan struktural memberikan komentar-komentar yang negatif tentang Dewan Pengawas tetapi tidak pernah menyampaikan itu secara langsung kepada Dewan Pengawas, baik di dalam pertemuan formal maupun yang tidak formal,” pungkas Tumpak.(saa/lkf)

Dewas Bongkar Tabiat Buruk KPK Selama 2 Tahun Terakhir, Ternyata Pimpinan KPK Sering Tutupi Dokumen Penting

Berita Terkait

Polres Cilacap Jadi Penerima THR Bupati Cilacap Syamsul Auliya, Fantastis Maksimal Rp100 Juta

Cak Imin Syok Bupati Cilacap Kader PKB Kena OTT KPK Gara-gara Uang THR: Saya Tidak Menyangka

KPK Duga Ada Kepala Daerah Lain yang Modus Bagi-bagi THR ke Polisi, Jaksa, TNI hingga Hakim

KPK Soal Bupati Cilacap Bagi-bagi THR ke Polisi dan Jaksa: Modus Agar Penegak Hukum Segan

Topik Terkait

Dewas

Kpk

Dewas Kpk

Pimpinan Kpk

Menkumham

Saksikan Juga

Perang Siber, Narasi Netanyahu Tewas Ramai Di Medsos

KACAU! Bupati Cilacap Peras Anak Buah Demi Bayar THR

Pemudik Bawa Hewan Peliharaan Pulang ke Kampung Halaman

Geger, Mayat Perempuan di Semak-Semak Magelang

Main Kartu Berujung Pembunuhan, Pemuda di Lampung Tewas Ditembak Temannya!

Ternyata Ini Motif Kasus Perampokan dan Pembunuhan Eks Karyawan JICT

Viral

Kpk

Jakarta

Prabowo Subianto

Banjir

Polda Metro Jaya