Kendaraan Bermotor Wajib Asuransi di 2025, DPR Fraksi PKS Terang-benderang Tolak Tegas

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama menolak tegas kebijakan kendaraan bermotor wajib asuransi pada tahun 2025. “Pemerintah akan mewajibkan kendaraan bermotor mengikuti asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025, kata Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ungkap Suryadi lewat keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (21/7/2024). Adapun OJK berpendapat ketentuan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Pasal 39A. Menanggapi hal tersebut, Suryadi memandang OJK hanya asal mengutip UU P2SK, dengan alasan Program Asuransi Wajib untuk kendaraan bermotor belum menjadi solusi komprehensif untuk permasalahan yang sesungguhnya. “Penjelasan Pasal 39A UU P2SK secara gamblang menyebutkan bahwa Program Asuransi Wajib itu di antaranya mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability) terkait salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas,” tutur Aleg PKS Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I. Artinya, kata Suryadi, tidak seketika kendaraan bermotor itu wajib asuransi, melainkan harus terdapat musababnya terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Dapat dikatakan, imbuhnya, Program Asuransi Wajib untuk kendaraan bermotor merupakan tindakan kuratif-rehabilitatif jika terjadi kecelakaan lalu lintas, tetapi belum mencakup tindakan promotif dan preventif. “Jika memang pemerintah benar-benar serius mencari solusi atas kecelakaan lalu lintas secara komprehensif, seharusnya jangan asal bunyi (asbun) asuransi wajib bagi kendaraan, melainkan juga merevisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),” tegasnya. “Fraksi PKS mendesak agar revisi UU LLAJ dapat dibahas kembali melalui usulan pemerintah agar kecelakaan lalu lintas dapat dicarikan solusinya secara komprehensif, bukan dengan gampangnya membebani masyarakat lewat asuransi, terlebih alasannya karena praktik asuransi wajib ini sudah berlaku di berbagai negara lain,” tandasnya. Lebih lanjut, Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini juga menyebut, premi asuransi kendaraan bermotor akan menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Sebab, kendaraan dalam masyarakat bukan hanya berfungsi untuk alat transportasi tapi juga alat produksi. “Alasan ketiga, asuransi wajib bagi kendaraan tersebut baru berlaku setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) yang harus mendapatkan persetujuan terlebih dulu dari DPR, seperti tercantum dalam Pasal 39A UU P2SK ayat (4),” sebut Suryadi. Oleh karena itu, Suryadi mengingatkan, jika ternyata kewajiban asuransi bagi kendaraan itu mendapatkan penolakan keras dari masyarakat sehingga PP-nya tidak disetujui oleh DPR, maka pemerintah tidak boleh asal memberlakukan asuransi tersebut.(lgn)

Kendaraan Bermotor Wajib Asuransi di 2025, DPR Fraksi PKS Terang-benderang Tolak Tegas

Berita Terkait

DPR Soroti Tramadol Masuk Sekolah hingga Desa: Sekali Pakai Rp50 Ribu Akhirnya Rusak Generasi

BNN Soroti Aturan Penyadapan di KUHAP Baru: Harus Bisa Sejak Penyelidikan

Kepala BNN Minta DPR Pertimbangkan Pelarangan Total Vape

DPR Semprot Pigai Terkait Nasib Nenek Saudah: Apa Fungsi Didirikannya Kementerian HAM?

Topik Terkait

Dpr

Pks

Asuransi

Kendaraan Bermotor

Suryadi Jaya Purnama

Saksikan Juga

TNI Gugur di Lebanon, RI Desak Otoritas Israel Tanggung Jawab

VIRAL! Warga Mataram Digegerkan Benda Mirip Torpedo di Pesisir Pantai

Lansia ODGJ Tewas, Simpan Uang Rp3 Juta di Pakaian

Usai Bunuh Ibu Kandung, Anak Gasak Emas 13 Gram Milik Korban

Penampakan Tumpukan Sampah di Permukiman Rusunawa Tambora

Presiden Prabowo Pastikan Pemerintah Tetap Utamakan Kepentingan Rakyat

Viral

Kpk

Jakarta

Prabowo Subianto

Polda Metro Jaya

Lebaran