DPR Soroti Tramadol Masuk Sekolah hingga Desa: Sekali Pakai Rp50 Ribu Akhirnya Rusak Generasi

Jakarta, tvOnenews.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, menyoroti maraknya penyalahgunaan obat keras jenis tramadol yang kini tak lagi terbatas di kota, tetapi sudah merambah sekolah hingga desa.

Dalam rapat kerja bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bareskrim Polri, Dede mengungkap kekhawatirannya atas tren penggunaan tramadol yang semakin masif dan menyasar kelompok rentan, terutama pelajar.

“Tak kalah penting, di jajaran sekolah sekarang ada tramadol. Ini juga harus mulai dibatasi, tidak hanya di sekolah tapi sampai ke tingkat desa,” tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (7/4).

Ia bahkan mengungkap praktik konsumsi tramadol sudah masuk ke ruang-ruang sosial masyarakat kecil, termasuk acara hajatan.

“Jangan sampai di wilayah mana pun, bahkan dalam acara hajatan masyarakat kecil, ada yang mengonsumsi dengan harga Rp50.000 sampai Rp100.000 sekali pakai, yang pada akhirnya merusak masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya.

Dede menilai, pergeseran fungsi tramadol dari obat medis menjadi barang konsumsi bebas menjadi ancaman serius.

Baca Juga

Reshuffle Kabinet Prabowo Disebut Harus dari Profesional, Ini Respons Golkar

Selain mudah didapat, harganya yang relatif murah membuat obat ini cepat menyebar di kalangan remaja dan pekerja informal.

Tak hanya soal peredaran, DPR juga menyoroti lemahnya penanganan dari sisi rehabilitasi. Dede mengungkap BNN di daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran dan program.

“Rehabilitasi juga penting. Kita beberapa kali kunjungan ke daerah, BNN sering mengeluhkan keterbatasan kegiatan maupun anggaran,” katanya.

Ia mendorong penguatan peran BNN di daerah dengan melibatkan mereka dalam forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) agar penanganan narkotika lebih terintegrasi.

“Komisi III sangat setuju untuk mendukung agar BNN di wilayah provinsi bisa bergabung dengan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda),” jelasnya.

Menurut Dede, penguatan struktur BNN di daerah penting agar memiliki akses dukungan anggaran dan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat.

“Ke depan, ini akan menjadi pembahasan di Komisi III, agar BNN di wilayah provinsi bisa menginduk atau bekerja sama lebih erat dengan pemerintah daerah,” tambahnya.

Data BNN sendiri menunjukkan penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih tinggi, dengan prevalensi sekitar 1,7 persen atau lebih dari 3 juta orang.