Belum Miliki Program Kerja, Natalius Pigai Rongrong DPR RI Setujui Kenaikan Anggaran Kementerian HAM

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku tidak memiliki program kerja pada 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini dia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI saat membahas anggaran dan program kerja Kementerian HAM.

“Hari Senin atau Selasa saya sudah lantik, Pak, di kementerian baru. Jadi kami laksanakan secepatnya. Orang bertanya apakah itu bagian dari program 100 hari kami, kami tidak punya program 100 hari,” kata Pigai di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Pigai menyebut pihaknya hanya memiliki program dalam keadaan darurat.

“Kami punya program emergency condition untuk membangun rakyat bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan,” ungkapnya.

Pigai menjelaskan pada minggu pertama kerja, kementeriannya hanya melakukan tata laksana revitalisasi dan pembangunan organisasi, serta pengisian staf.

“Nanti kalau 100 hari setelah itu, (hari ke-) 101, nanti diam semua, Pak, enggak ada yang kerja. Oleh karena itulah saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emergency,” ujar Pigai.

“Dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan-kebutuhan rakyat semuanya sebagaimana tugas yang diberikan kepada kami,” sambungnya. 

Alasan Minta Naik Anggaran

Natalius Pigai berharap Komisi XIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran kementeriannya menjadi Rp20 triliun.

Saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR, Pigai menjelaskan anggaran tersebut salah satunya akan digunakan untuk gaji dan tunjangan staf Kementerian HAM.

“Kalau saya punya staf 2.544 maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari Rp1 triliun,” kata Pigai di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Mantan aktivis HAM ini menuturkan adanya penambahan struktur organisasi membuat anggaran untuk pegawai bertambah.

“Konsekuensi daripada penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai maka hanya gaji dan tunjukkan membutuhkan lebih dari Rp1,2 triliun. Itu untuk gaji dan tunjangan staf. Belum untuk program atau biaya pembangunan,” jelas Pigai.