GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Kementerian Ham

Pigai sebut Strategi Selesaikan Konflik di Papua

Pigai sebut Strategi Selesaikan Konflik di Papua

Menteri HAM RI, Natalius Pigai menegaskan penyelesaian konflik Papua tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan biasa. Pemerintah dinilai membutuhkan keputusan
DPR Kritik Rencana Sertifikasi Aktivis HAM: Negara Jangan Tentukan Siapa Pembela HAM

DPR Kritik Rencana Sertifikasi Aktivis HAM: Negara Jangan Tentukan Siapa Pembela HAM

DPR menegaskan bahwa standar internasional sudah jelas, yakni setiap individu berhak memperjuangkan HAM tanpa perlu pengakuan administratif dari negara.
Rencana Tim Asesor Aktivis HAM Diprotes, Amnesty: Negara Tak Berhak Tentukan Pembela HAM

Rencana Tim Asesor Aktivis HAM Diprotes, Amnesty: Negara Tak Berhak Tentukan Pembela HAM

Amnesty kritik rencana tim asesor Kementerian HAM. Dinilai berbahaya, negara tak berwenang menentukan status pembela HAM.
Pemerintah Berencana Sertifikasi Aktivis HAM Lewat Asesor, Amnesty Desak Batalkan: Mirip Orde Baru

Pemerintah Berencana Sertifikasi Aktivis HAM Lewat Asesor, Amnesty Desak Batalkan: Mirip Orde Baru

Rencana Kementerian HAM RI membentuk tim asesor untuk menentukan status pembela HAM menuai kritik dari berbagai pihak. Amnesty menilai kebijakan itu berbahaya.
Konflik Global Bisa Ganggu Energi dan Pangan, Wamen HAM Soroti Dampaknya bagi Dunia Usaha

Konflik Global Bisa Ganggu Energi dan Pangan, Wamen HAM Soroti Dampaknya bagi Dunia Usaha

Wamen HAM Mugiyanto menekankan bahwa kepatuhan terhadap prinsip hak asasi manusia kini menjadi bagian penting dari tata kelola ekonomi global, khususnya di tengah eskalasi yang memanas.
Pigai Minta Kementerian HAM Diberi Anggaran untuk Bansos: Uang Pribadi Saya sampai Habis

Pigai Minta Kementerian HAM Diberi Anggaran untuk Bansos: Uang Pribadi Saya sampai Habis

Menteri HAM Natalius Pigai meminta supaya kementeriannya diberikan anggaran untuk bantuan sosial (bansos). Ia mengaku sampai harus gunakan uang pribadinya.
UU HAM Bakal Direvisi Setelah 26 Tahun, Wamen HAM: Kementerian Kini Bisa Audit Lembaga dan Daerah!

UU HAM Bakal Direvisi Setelah 26 Tahun, Wamen HAM: Kementerian Kini Bisa Audit Lembaga dan Daerah!

Pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) resmi menggulirkan rencana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Rekrutmen PPPK Kementerian HAM Dibuka Hari Ini: Cek Informasi Soal Formasi, Syarat, Jadwal hingga Link Pendaftaran

Rekrutmen PPPK Kementerian HAM Dibuka Hari Ini: Cek Informasi Soal Formasi, Syarat, Jadwal hingga Link Pendaftaran

Rekrutmen PPPK ditujukan bagi lulusan S1 berbagai jurusan. Oleh sebab itu, pelamar dengan berbagai latar belakang pendidikan berpeluang mengikuti seleksi kali ini. 
Kementerian HAM Perkuat Penyelesaian Sengketa Humanis melalui Mediasi Non-Litigasi

Kementerian HAM Perkuat Penyelesaian Sengketa Humanis melalui Mediasi Non-Litigasi

Kementerian Hak Asasi Manusia terus menegaskan komitmennya dalam menghadirkan penyelesaian persoalan sosial yang berkeadilan dan berperspektif HAM bagi masyarakat.
Kumpulkan Usulan Terkait Revisi UU HAM, Wamenham: Pasal Demi Pasal Diperbaiki

Kumpulkan Usulan Terkait Revisi UU HAM, Wamenham: Pasal Demi Pasal Diperbaiki

Kemenham melakukan revisi Undang-Undang HAM. Berbagai usulan dari beragam pemangku kepentingan menjadi pertimbangan dalam pembahasan revisi UU HAM tersebut.
KemenHAM Tekankan Pentingnya Bangun Kesadaran HAM di Kalangan Pelajar, Penguatan Fondasi SDM

KemenHAM Tekankan Pentingnya Bangun Kesadaran HAM di Kalangan Pelajar, Penguatan Fondasi SDM

Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia (Menteri HAM), Thomas Harming Suwarta menekankan pentingnya membangun kesadaran Hak Asasi Manusia di kalangan pelajar.
Kementerian HAM Tunggu Dipanggil DPR Setelah Susun Revisi UU HAM

Kementerian HAM Tunggu Dipanggil DPR Setelah Susun Revisi UU HAM

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan Kementerian HAM telah rampung menyusun revisi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan tengah menunggu dipanggil DPR untuk memulai pembahasan bersama
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Agen Pemain Voli Korea Akui Red Sparks Sempat Hubungi Megawati Hangestri Sebelum Dibajak Hillstate

Agen Pemain Voli Korea Akui Red Sparks Sempat Hubungi Megawati Hangestri Sebelum Dibajak Hillstate

Menurut penuturan agen Chris Kim, Red Sparks ternyata sudah menghubungi Megawati Hangestri lebih awal sebelum tawaran dari Hillstate datang pada Januari silam.
Jangan Sampai Kena Mental, MPR RI Pasang Badan Lindungi Psikologis Siswa SMAN 1 Sambas Peserta LCC Empat Pilar

Jangan Sampai Kena Mental, MPR RI Pasang Badan Lindungi Psikologis Siswa SMAN 1 Sambas Peserta LCC Empat Pilar

MPR RI menyatakan telah berdiskusi dengan SMAN 1 Sambas terkait pendampingan psikologis bagi peserta Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar.
10 Hari Pascakecelakaan Maut Libatkan TKA Cina di Tanjungpinang, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

10 Hari Pascakecelakaan Maut Libatkan TKA Cina di Tanjungpinang, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Pol Indra Ranu Dikarta, mengatakan penyidik masih melengkapi administrasi dan melakukan pemeriksaan lanjutan terkait perkara tersebut.
Dilaporkan Deputi KPK, Linda Susanti Hadiri PGelar Perkara Khusus di Polda Metro Jaya

Dilaporkan Deputi KPK, Linda Susanti Hadiri PGelar Perkara Khusus di Polda Metro Jaya

Linda Susanti seorang terlapor kasus dugaan penggunaan surat palsu mendatangi Polda Metro Jaya pada Selasa (19/5/2026).
Trafik Tol Kutepat Naik 19,65 Persen, 127 Ribu Kendaraan Melintas saat Libur Panjang

Trafik Tol Kutepat Naik 19,65 Persen, 127 Ribu Kendaraan Melintas saat Libur Panjang

PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) mencatat peningkatan signifikan volume lalu lintas kendaraan di ruas Jalan Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (Kutepat) selama libur panjang Hari Kenaikan Yesus Kristus dan cuti bersama pada 14–17 Mei 2026.
KDM Tegaskan Jawa Barat Tak Akan Berganti Nama Jadi Tatar Sunda

KDM Tegaskan Jawa Barat Tak Akan Berganti Nama Jadi Tatar Sunda

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) kembali menegaskan bahwa Jawa Barat tak akan berganti nama jadi Tatar Sunda seperti yang beredar di media sosial.
Berpotensi Tumpang Tindih Kewenangan, Peran DPN Mulai Dipertanyakan

Berpotensi Tumpang Tindih Kewenangan, Peran DPN Mulai Dipertanyakan

Pemerintah membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dengan tujuan untuk memperkuat koordinasi strategi pertahanan nasional di tengah dinamika geopolitik global, ancaman siber, konflik kawasan, hingga tantangan keamanan non militer.
Selengkapnya

Viral

#1

Timnas indonesia

48307 artikel
#2

John herdman

2110 artikel
#3

Dedi mulyadi

1797 artikel
#4

Kdm

912 artikel
#5

Megawati hangestri

7530 artikel
ADVERTISEMENT