Polda Kaltara Ungkap 20 Kasus TPPO Selama Sebulan, Modus Gaji Tinggi Hingga Gunakan Paspor Ziarah

Kemudian hambatan selanjutnya adalah sulit membedakan antara penumpang umum dan calon pekerja migran.

“Karena sarana transportasi yang digunakan adalah kapal laut, di mana pada saat mereka turun dari kapal, antara penumpang resmi dan calon pekerja ini turun secara bersama-sama,” jelasnya.

Selanjutnya Taufik menyebutkan hambatan lainnya adalah dilakukan pengetatan di suatu wilayah, dan para pelaku merubah pola pemberangkatan.

“Dan yang selanjutnya adalah bahwa para pengurus atau cukong-cukong ini berada atau berdomisili di luar negeri, di Sabah Malaysia dan ini sangat sulit dijangkau atau tersentuh,” ucapnya.

Kemudian Taufik menegaskan rencana tindak lanjut dari pengungkapan ini adalah berkoordinasi dengan Bareskrim dan Divhubinter Polri terkait dengan penerbitan DPO para tersangka yang ada di wilayah Malaysia untuk proses lebih lanjut. 

“Kami akan intens berkoordinasi dengan wilayah-wilayah asal, dengan Polda maupun dengan Pemerintah Daerah asal kantong-kantong PMI, guna dilakukan pencegahan atau pengawasan secara ketat untuk pemberangkatan secara legal/ilegal, terutama ke wilayah Kalimantan Utara,” terangnya. (ars/raa)